POLITIK NASIONAL

Harapan Demokrasi Di Pundak Capres-Cawapres
Dr. Eko Harry Susanto

Dari ketiga pasangan capres dan cawapres beserta tim suksesnya, semua berlomba mengeksplorasi demokrasi, yang dibumbui dengan retorika kepedulian terhadap rakyat.

Menjadi pertanyaan disini, sejauhmana demokrasi yang akan dijalankan tetap memiliki substansi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan
untuk rakyat. Sebab, Apakah para elite partai pengusung capres-cawapres menilai bahwa Indonesia sudah demokratis pasca reformasi kenegaraan. Mungkinkah para penggagas aliansi maupun poros kekuatan yang berkompetisi dalam pemilihan presiden, justru memahami betapa susahnya menjalankan demokrasi yang substansial.

Politik Integralistik
Di pihak lain, sepertinya sebagian masyarakat memang meragukan efektivitas demokrasi, sehingga penafsiran terhadap demokrasi lebih berorientasi kepada terjangkaunya kebutuhan pokok. Kepuasan publik terhadap demokrasi juga terus merosot dari tahun ke tahun, jika tahun 2006 – 2007, kepuasan responden terhadap demokrasi mencapai 67 persen, maka ekspresi responden menyangkut kepuasan terhadap demokrasi pada tahun 2008 hanya dalam kisaran 51 persen (Kompas, 2 Agustus 2008). Sejatinya ekspresi masyarakat tersebut bisa dipakai sebagai pedoman untuk mengangkat demokrasi yang tidak terperangkap oleh jerat prosedural dan belantara peraturan yang justru menjauhkan makna demokrasi.

Bagi masyarakat yang jenuh melihat dinamika politik nasional, memang
demokrasi pascareformasi dinilai semakin “tidak terkontrol”. Bahkan
demokrasi dituduh sebagai kambing hitam, yang menghambat tercapainya
kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Berdasarkan hal tersebut, ada
kecenderungan, kelompok yang alergi terhadap demokrasi itu lebih mengarah kepada pemikiran negara integralistik dalam tradisionalisme Jawa. Intinya, pemerintahan dijalankan sesuai dengan karakter ataupun tradisi bangsa Indonesia, yang menjunjung persatuan hidup, persatuan kawulo dan gusti, persatuan antara dunia luar dan dunia batin, persatuan antara makrokosmos dan mikrokosmos. Semuanya untuk keseimbangan dalam kehidupan bernegara (Herberth Faith dan Lance Castle). Dikaitkan dengan visi misi tokoh yang bersaing menuju istana negara, maka bukan mustahil jika upaya mencapai kesejahteraan rakyat yang disuarakan, akan dikemas dalam ide harmoni, selaras dan seimbang, yang berpotensi mangabaikan demokrasi sebagai hak yang melekat pada rakyat.

Karena itu, bukan hal yang aneh jika elite negeri ini gemar menuduh
bahwa, bahwa demokrasi juga mengakibatkan investasi tidak mau masuk ke
Indonesia. Dalam kemasan ekonomi, demokrasi tidak bisa berjalan dengan
baik, sebab standart bagi kelangsungan demokrasi, jika masyarakat
memiliki pendapatan perkapita 6.600 USD. Padahal di Indonesia pendapatan perkapita baru dalam kisaran 4000 USD.

Terlepas dari pendapat yang meragukan demokrasi, sesungguhnya
mengunggulkan perilaku penguasa dalam pola harmoni integralistik sangat
mengandung resiko. Sebab hampir tidak ada teori yang menyatakan bahwa
kemakmuran berkelanjutan bisa dicapai dengan cara pemaksaan kehendak yang masif dengan dalih serasi selaras seimbang. Memang pada awalnya rakyat merasa nyaman dengan kemakmuran meski secara politis tertindas, tetapi lama kelamaan, sejalan dengan kesadaran bernegara, maka masyarakat menjadi jenuh dan akhirnya menuntut kebebasan.

Demokrasi Denotatif
Secara esensial, alangkah sayangnya jika para capres dan cawapres tidak mengedepankan demokrasi denotatif yang tersurat, sebagai titik tolak melakukan gerakan menuju ke istana negara. Padahal demokrasi dalam penafsiran universal adalah sarana untuk menjalankan kekuasaan negara yang bersumber dari rakyat. Jean Jacques Rousseau, dalam pembahasan tentang Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum Politik, secara filosofis menyatakan, bahwa demokrasi erat berhubungan dengan rakyat, sebab rakyat yang tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan pemerintah, tidak akan pernah pula menyalahgunakan kebebasan. Dengan kata lain, demokrasi secara universal menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan rakyat.

Karena itu, mengingat pelaksanaan pemilihan presiden sudah semakin dekat, maka diharapkan para capres dan cawapres, secara faktual menyuarakan demokrasi universal untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun persoalannya, selain diperlukan niat politik yang luhur, jargon
kebebasan dalam nuansa budaya Jawa yang integralistik, seperti bebas dan bertanggungjawab atau ngono yo ngono ning ajo ngono”, sudah terlampau mengakar dalam kekuasaan negara.

Alhasil, meski para capres mengeksplorasi kepeduliannya kepada rakyat,
tetapi harapan terhadap demokrasi yang menjunjung keberadaban dalam
kehidupan berbangsa dan bernegarapun dikhawatirkan tidak akan terwujud.

Jakarta
Dr. Eko Harry Susanto
Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara. Pemerhati Masalah Komunikasi dan Transparansi Informasi Publik.

Explore posts in the same categories: Ekonomi, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: