MEDIA DAN PERSATUAN BANGSA

Sumpah Pemuda, Disintegrasi dan TV
Eko Harry Susanto

Dalam gegap gempita reformasi, nilai – nilai Sumpah Pemuda, semakin redup. Pernyataan ideal yang mengikat rakyat Indonesia dalam satu tumpah darah, satu bangsa dan satu bahasa, menghadapi tantangan di depan mata dalam wujud sektarianisme, etnosentrisme maupun semangat subnasional yang mengabaikan kebangsaan dan nasionalisme Indonesia.

Ketidakpedulian yang diekspresikan oleh sekelompok masyarakat bukan tanpa alasan. Sebab ada akumulasi kekecewaan terhadap peran negara yang dinilai tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada seluruh anak bangsa. Karena itu, mereka lebih suka mematut – matut sebagai bangsa tersendiri, yang berhak untuk memperoleh kedaulatan. Sikap itu tidak dilakukan secara sembunyi – sembunyi sehingga dengan mudah bissa disaksikan di layar kaca.

Semangat Subnasional

Munculnya sikap separatisme, sesungguhnya hampir seumur kemerdekaan Indonesia. Namun, ketika era reformasi bergulir, sikap ingin “berdaulat sendiri” semakin sering disuarakan sekelompok etnik, sub – etnik dan sejumlah komunitas di tanah air. Alasannya pun berkembang, tidak sekadar masalah tuntutan kesejahteraan, tetapi melebar ke persoalan kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan nilai – nilai komunitasnya, secara historis wilayah mereka merasa dianeksasi oleh pemerintahan RI pada awal kemerdekaan, dan berbagai alasan lain yang intinya wilayah dan komunitas mereka bukan dalam kedaulatan Indonesia.

Secara faktual menghadapi sekelompok masyarakat yang tidak merasa sebagai bangsa Indonesia adalah tugas berat pemerintah. Upaya membentuk agar rakyat merasa terintegrasi dari kebhinekaan etnik, kultur dan wilayah geografis memang tidak pernah usai sejak Indonesia merdeka. Artinya, tugas menyatukan bangsa bukan hanya menjadi tanggungjawab awal dari Bung Karno dan Bung Hatta saja, tetapi menjadi tugas pemerintah dari masa ke masa.

Merujuk pada model pembangunan yang paling sederhana dalam konteks politik, ada tiga tugas utama pemerintah yang berdaulat, yaitu : pertama, unifikasi bangsa, merupakan usaha untuk mempersatukan seluruh etnik, komunitas maupun kelompok agar merasa sebagai satu bangsa. Kedua, pelaksanaan pembangunan harus menjangkau sampai ke pelosok wilayah dalam batas kedaulatannya. Sedangkan yang ketiga, tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Tiga tugas itu, tidak mengenal batas waktu, dalam arti walaupun suatu negara sudah mencapai tahap kemakmuran, namun harus tetap menjalankan tugas mempersatukan bangsa dengan tantangan yang berbeda.

Menyegarkan Persatuan

Dalam konteks itu, pemerintah, para politisi dan semua kelompok masyarakat yang ada di nusantara, harus berusaha untuk menyegarkan nilai – nilai persatuan dalam sumpah pemuda yang digagas oleh Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI) pada tahun 1928.

Karena itu, tanpa menafikan pendekatan sosial, ekonomi dan keamanan yang telah dilakukan pemerintah maupun berbagai pihak yang peduli terhadap persatuan Indonesia, sesungguhnya yang tidak kalah penting adalah menjadikan televisi sebagai media untuk menyebarkan pesan persatuan melalui tayangan yang bernuansa “bangga” sebagai bangsa Indonesia.

Namun persoalannya, menghadirkan nilai kebersamaan “merasa satu” sebagai bangsa Indonesia teramat langka. Berbagai peristiwa kolosal yang melibatkan emosi rakyat yang mengatasnamakan Indonesia sulit ditemukan. Di pihak lain, tayangan ribuan orang dalam semangat sektarian, ikatan kepartaian dan gerakan yang mengatasnamakan kelompok, teramat mudah kita temukan di layar kaca. Mestinya kita semua harus malu, jika membandingkan dengan semangat Konggres Pemuda 1928, yang mampu menyatukan Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, pemuda – pemuda Tionghoa dan berbagai kelompok lain yang memiliki kesadaran terhadap keindonesiaan pada masa penjajahan.

Peran Televisi
Selain dijejali oleh konflik politik yang menyuarakan kepentingan kelompok, televisi juga dipenuhi oleh tayangan yang mengeksplorasi budaya meterialisme – yang meski menghibur, tetapi berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial yang menyesakkan dada. Implikasinya, dengan dalih demokratisasi politik, masyarakat yang sudah terperangkap dalam semangat separatisme akan semakin ekspresif untuk menyuarakan kedaulatannya sendiri, yang lepas dari naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab, ingar bingar politik dianggap tidak menyentuh kesejahteraan sosial ekonomi yang diharapkan, sedangkan pameran kemewahan yang menghiasi televisi, semakin menyadarkan betapa tidak beruntungnya mereka di negara yang berdaulat.

Kendati demikian, bukan berarti gaya pers Orde Baru, yang memaksa televisi untuk mengeksploitasi pesan pembangunan dari pemerintah harus dihidupkan kembali. Tetapi sebagai entitas yang memiliki tanggungjawab terhadap kebhinekaan dan persatuan Indonesia, pada situasi apapun, termasuk dalam kelangkaan rasa persatuan diantara tokoh politik, seyogianya televisi secara rutin menyiarkan acara yang mengikat khalayak dalam semangat sumpah pemuda sebagai penyeimbang tayangan budaya konsumerisme, yang berpotensi memicu kecemburuan sosial dan disintegrasi bangsa.

Dr. Eko Harry Susanto
Dosen Fak. Ilmu Komunikasi Univ. Tarumanagara. Fasilitator berbagai Pelatihan Komunikasi Politik untuk Anggota DPRD.

Explore posts in the same categories: Budaya, Ekonomi, Pendidikan, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: