BENCANA DAN KAMPANYE

Banjir dan Politik Memburu Massa
Dr. Eko Harry Susanto

Bencana banjir di Jakarta dijadikan ajang untuk mencari simpati dari partai politik. Mereka berlomba – lomba memberikan bantuan kepada para korban banjir di sejumlah kawasan kumuh, sembari terus mengklaim bahwa partainya selalu berpihak kepada rakyat.

Pemandangan di berbagai penjuru ibukota yang terkena musibah banjir, tampak mirip masa kampanye pemilihan umum. Hampir semua partai politik, termasuk partai yang baru di deklarasikan tidak ketinggalan ikut menebar bendera di tiap jengkal kawasan yang penuh dengan luapan air.

Posko partai politik benar – bernar mendominasi kawasan bencana banjir di Jakarta. Sebuah atraksi politik yang bermakna “sambil menyelam minum air”, membantu para korban dan berharap memperoleh suara yang meningkat dalam pemilihan umum tahun 2009, atau setidak – tidaknya dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta yang akan dilaksanakan pertengahan tahun ini.

Aksi partai politik diseputar bencana banjir Jakarta, tentu sah – sah saja, karena memang menguntungkan ataupun membawa manfaat bagi para korban banjir. Tetapi dipihak lain, perlukah menonjokan atribut partai di sela kesusahan masyarakat. Sepertinya, upaya mengeksplorasi simbol politik di kawasan bencana, bisa bermakna menomorduakan sisi manusiawi yang universal dalam memberikan pertolongan kepada korban. Justru yang menonjol adalah upaya para aktivis partai untuk memburu keuntungan politik. Oleh sebab itu wajar pula jika muncul asumsi, bahwa bantuan kepada korban dilakukan melalui analisis geopolitik dari masing – masing partai politik.

Artinya, jika di kawasan banjir, jumlah konstituen partai kecil, maka dengan menonjolkan aksi kepedulian diharapkan citranya naik. Sementara di kawasan yang konstituennya memadai, maka tujuannya untuk memelihara loyalitas konstituen. Lain halnya bagi partai baru, tentu mereka berusaha sekuat tenaga untuk mencari massa awal sebagai kekuatan partai.

Meskipun demikian, dalam konteks gerakan sosial sebuah partai politik, apakah keterlibatan membantu korban bencana banjir Jakarta, bisa dijadikan jaminan bahwa mereka akan peduli terhadap masalah krusial lain yang dialami masyarakat khususnya kelompok marginal di ibukota.

Sebab dalam berbagai persoalan sehari – hari yang menjadi problem utama masyarakat perkotaan sepertinya tidak dihiraukan oleh partai politik. Partai politik justru terkesan bersekutu dengan elite dalam pemerintahan untuk bersama – sama menenggelamkan nasib rakyat yang semakin terpinggirkan.

Ada berbagai persoalan masyarakat miskin di Jakarta, namun partai politik dinilai tidak memiliki kepedulian. Lihat saja, bagaimana partai politik tidak bereaksi terhadap persoalan menyebarnya flu burung dan demam berdarah yang melanda kawasan ibukota dan sekitarnya. Jikapun para elite partai berdalih telah menunjukkan keberpihakan kepada wabah yang menakutkan tersebut, biasanya sebatas mengadakan “rapat demi rapat” dalam penangggulangan bencana flu burung dan demam berdarah.

Partai politik juga terkesan bungkam dan lebih suka mengedepankan alasan yang dikemas dalam aspek hukum, ketika melihat masalah penggusuran kawasan kumuh dan pembangunan pasar yang mengorbankan pedagang kecil. Padahal setiap hari, ibukota negeri ini di jejali dengan kabar buruk tentang tindakan represif aparat dan perlawanan dari para korban yang tergusur, namun partai politikpun memilih untuk diam atau berpura – pura tidak tahu.

Masalah penggusuran dan pembangunan pasar, tanpa mempersoalkan apakah tindakan itu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan, tetapi secara faktual menimbulkan dampak sosial – ekonomi yang merugikan rakyat kelas bawah. Persoalan ini seharusnya memperoleh perhatian yang serius dari partai politik jika ingin melekat di hati rakyat.

Disamping masalah – masalah tersebut diatas, ada masalah sosial – ekonomi lain yang membelenggu warga ibukota, tetapi partai politik juga tidak bereaksi secara total. Yang dilakukan sebatas partisipasi semu tentang kepedulian kepada rakyat, dengan mengeluarkan pernyataan yang bernada mengecam kebijakan pemerintah yang penuh dengan basa – basi politik.

Perilaku ini ibarat potret keseharian partai politik. Mereka gemar tebar bendera dan spanduk dengan jargon yang menggagumkan di kawasan terhormat. Namun sebaliknya, alergi di kawasan kumuh, kecuali saat bencana banjir sekarang. Padahal justru konstituen di wilayah ini yang memberikan suara signifikan kepada partai politik pada pemilihan umum tahun 2004.

Secara esensial, jika bencana banjir kali ini diwarnai oleh posko – posko partai politik, adakah akan dibuka pula posko untuk korban demam berdarah, flu burung, korban penggusuran serta posko lainnya yang terbuka umum dan tidak sekadar bagi kader partai. Sejatinya, partai politik memang tidak diskriminatif dalam memberikan bantuan terhadap rakyat yang mengalami berbagai bencana akibat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.

Dr. Eko Harry Susanto
Staf Pengajar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta dan Fasilitator Komunikasi Publik.

Explore posts in the same categories: Budaya, Ekonomi, Komunikasi, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: