PILAR PENCEGAH KORUPSI

Pakta Integritas Pemberantasan Korupsi
Dr. Eko Harry Susanto

Tiga pilar kemitraan antara penyelenggara negara, dunia usaha dan masyarakat madani dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia perlu mendapat dukungan jika niatnya memang baik sebagaimana yang dikemukakan oleh sejumlah penandatangan Pakta Integritas Anti Korupsi..

Namun jika model pemberantasan korupsi itu berjalan sebagai hajatan dari para penyelenggara negara dalam bingkai birokrasi pemerintahan, sungguh sia – sia, karena hasilnya mudah ditebak – tidak akan maksimal. Seperti dikeluhkan banyak pihak, bahwa retorika anti korupsi semakin nyaring namun justru habitat korupsi semakin meluas. Jika pada masa pemerintahan Orde Baru, korupsi di dominasi oleh sekelompok elite dalam masyarakat maupun mereka yang ada dalam lingkaran hegemoni kekuasaan negara. Di era era reformasi politik, stigmatisasi itu bergeser, korupsi berkembang menerpa ke semua lapisan masyarakat yang semula hanya sebagai penonton belaka.

Dalam nada sinisme dan kegeraman, sekjumlah pihak menyatakan, biarkan korupsi merata sehingga peredaran uang tidak hanya menggumpal di sekeliling mereka yang seolah – olah paling sah sebagai pemilik republik ini. Tentu ungkapan itu tidak tepat, karena di dalamnya mengandung unsur “balas dendam” dengan mengabsahkan bahwa, korupsi adalah hak semua orang. Wacana kesederajatan dalam konteks negatif untuk melakukan tindakan yang merugikan negara tidak bisa dibenarkan, bahkan bisa lebih menjerumuskan ke dalam situasi korupsi yang tidak terkendali.

Oleh karena itu, pembentukan Pakta Integritas yang di dukung oleh Badan Kehormatan DPR diharapkan bisa menjadi formula baru pemberantasan korupsi yang diandalkan. Sebagai wacana untuk memperkuat eksistensi dari Pakta Integritas di kalangan massa akar rumput, maka lebih ideal jika pelibatan masyarakat mendapat porsi yang jauh lebih penting dibandingkan dengan posisi pemerintah dan dunia usaha yang justru sering terjerumus pada tindak pidana korupsi.

Melibatkan masyarakat sebagai pilar utama pemberantasan korupsi rasanya tidak perlu ditunda. Ada lima tahap sederhana yang diharapkan mampu mencegah korupsi, pertama, dilaksanakannya pendidikan anti korupsi yang terencana kepada masyarakat. Kesempatan mengikuti pendidikan anti korupsi terbuka dan diberikan kesempatan seluas – luasnya dengan seleksi moral, tanpa terkait dengan status sosial ekonomi dan politik yang disandang oleh seseorang. Pendidikan anti korupsi yang terbuka akan menghasilkan keberanian kolektif memerangi korupsi dan akan memangkas jarak kekuasaan antara peserta pendidikan anti korupsi dengan masyarakat di akar rumput.

Kedua, pemegang sertifikat atau lisensi pendidikan anti korupsi bukanlah sekelompok elite yang memiliki keistimewaan dalam struktur masyarakat maupun kekuasaan negara. Ini perlu ditegaskan agar output pendidikan anti korupsi tidak terjebak dalam mewujudkan kelompok elite baru sebagaimana para pemegang lisensi “pembentuk manusia harmoni integralistik” yang justru bernuansa menyeramkan bagi sejumlah orang pada masa Orde Baru.

Tahap ketiga, masyarakat yang sudah pernah mengikuti pendidikan anti korupsi diharapkan membentuk komunitas anti korupsi di wilayahnya. Mereka juga secara umum dapat diberikan hak dan kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang potensial menimbulkan penyalahgunaan keuangan negara. Selanjutnya, tahap yang ke empat, lulusan pendidikan anti korupsi atau para pemegang lisensi anti korupsi yang memiliki kredibilitas dan konsistensi dalam memerangi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dapat menjadi fasilitator pada berbagai kegiatan pemberantasan korupsi.

Jika empat tahap itu telah dilakukan dengan baik, maka para pelopor anti korupsi ini juga dengan kesadaran tinggi diharapkan bisa memberikan informasi berbagai persoalan korupsi dan proses penyelesaiannya melalui media yang mudah diakses oleh publik. Dengan demikian bukan sebatas membuat laporan berjenjang kepada institusi pemerintah, yang justru bisa berdalih tidak layak diinformasikan kepada masyarakat luas dengan pertimbangan rahasia negara.

Seandainya Pakta Integritas Pemberantasan Korupsi tidak hanya berfungsi sebagai pemantas untuk mengatrol kredibilitas sejumlah kelompok elite politik yang memiliki semangat kesementaraan, maka mengakomodasikan partisipasi rakyat adalah salah satu wujud dari kepedulian pemberantasan korupsi yang sesungguhnya.

Jakarta, Tahun 2007
Dr. Eko Harry Susanto
Dosen beberapa Program Magister Ilmu Komunikasi di Jakarta. Fasilitator Komunikasi Publik.

Explore posts in the same categories: Ekonomi, Pendidikan, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: