PARTAI POLITIK NASIONAL

Mari Mengubur Partai – Partai
Dr. Eko Harry Susanto

Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) yang di deklarasikan oleh para eksponen Gerakan Pembaruan PDI-Perjuangann sekarang sedang bersemangat menyosialisasikan simbol – simbol partai. Pada awal April 2005 yang lalu, berdiri Partai Kejayaan Nusantara (PKN) yang berazaskan kebangsaan dan memosisikan diri sebagai pendukung pemerintah. Selanjutnya di tengah eksistensi partai politik yang semakin kurang dipercaya masyarakat, muncul pula Partai Pergerakan Pergerakan Kebangsaan (PPK) yang dimotori generasi muda berjiwa nasionalis. Pemilu 2009 sepertinya telah di depan mata sehingga terus bermunculan partai baru, baik sebagai kelanjutan partai yang tidak memenuhi syarat electoral threshold maupun partai yang dibentuk dengan mengusung berbagai masalah kesejahteraan masyarakat.

Banyaknya jumlah partai politik, pernah menjadi perhatian Bung Karno pada tanggal 28 Oktober 1956, di depan Konggres Persatuan Guru, dengan menandaskan: “Saya anjurkan: adakanlah musyawarah satu sama lain untuk mengubur partai – partai”. Dalam konteks ini bukan berarti Presiden pertama RI tersebut melawan demokratisasi politik, tetapi mengharapkan berkurangnya jumlah partai demi penyehatan kehidupan politik masyarakat. (lihat Herbert Feith dan Lance Castles, 1988). Pernyataan Soekarno secara substantif sejalan dengan wacana sistem multipartai sederhana yang didasarkan pada pertimbangan stabilitas pemerintahan sistem presidensial sebagaimana disuarakan oleh sejumlah tokoh politik.

Apabila berpijak pada wacana penyederhanaan partai politik, apakah tidak selayaknya partai yang tidak memenuhi syarat dalam electoral threshold Pemilu 2004 bergabung saja dengan partai yang memiliki kesamaan dalam perjuangan politiknya. Bagi partai baru yang dengan tegas mendukung pemerintah, mengapa tidak memilih bergabung saja dengan partai yang berkuasa. Tidak terkecuali partai politik sempalan dari partai lain, kenapa tidak memilih berkolaborasi dengan partai yang memiliki kedekatan ideologis. Sebab berdasarkan pengalaman, partai ini cenderung tidak mampu bersaing dengan bekas partai induknya dalam memperebutkan konstituen konvensional.

Mendirikan partai politik, mestinya bukan hanya mengandalkan retorika, propaganda dan persuasi yang membangkitkan antusiasme dukungan. Sebab kesuksesan sebuah gerakan partai politik, terlepas dari persoalan pendanaan, adalah perpaduan antara “kekuatan massa, harapan partai dan komunikasi politik” yang dijalankan. Jika faktor – faktor ini diintegrasikan, niscaya akan menghasilkan sebuah partai politik yang kuat. Namun apabila salah satu diantara keduanya bernilai negatif ataupun tidak dihiraukan eksistensinya, maka sulit untuk menghasilkan sebuah gerakan politik yang mendukung tercapainya tujuan partai.

Pada umumnya tujuan dengan segala “atributnya” dimiliki oleh partai politik baru, demikian juga beragam pola komunikasi politik sudah lazim dijalankan oleh mereka. Namun keberadaan massa sebagai konstituen partai sulit diprediksikan. Kecenderungan mengandalkan relasi politik yang mengaitkan dengan suatu komunitas tertentu ataupun upaya mengumpulkan sejumlah publik publik figur dan sekelompok elite bukan suatu jaminan kuatnya sebuah partai politik, sebab bagaimanapun juga partai yang diarahkan untuk berkompetisi dalam pemilihan umum memerlukan massa dari berbagai lapisan masyarakat.

Dalam perspektif gerakan sosial dan politik , massa yang potensial untuk diajak bergabung dengan partai politik adalah: pertama, kelompok marginal yang terdiri dari mereka yang tidak punya penghasilan tetap dan tidak mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif, masyarakat miskin dengan segala macam indikator akademis maupun eksistensi faktual yang melekat di dalamnya. Kedua, kelompok “misfits” yang tidak mampu berdaptasi dan merasa tidak disenangi serta tidak punya saluran akomodasi sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Sedangkan yang ketiga, adalah kelompok masyarakat yang memiliki naluri mementing dirinya sendiri dan orang – orang ambisius yang berharap memperoleh kemajuan tidak terbatas ketika bergabung dalam partai politik.

Kelompok masyarakat lain yang patut diajak bergabung dalam partai politik, terlebih lagi partai baru yang menyuarakan demokratisasi dan kesejahteraan rakyat, adalah komunitas dengan jumlah terbatas, yang bermaksud memperkuat posisinya karena merasa selalu diperlakukan tidak adil di dalam masyarakat. Partai baru juga jangan segan untuk menarik simpati dari mereka yang bosan dengan keadaan yang dihadapi, kelompok ini lazimnya tidak tersegmentasi dalam kelas sosial, ekonomi maupun posisi dalam kekuasaan negara.

Meski demikian, dapat dipastikan tidak mudah memengaruhi massa, terlebih lagi pada saat kepercayaan mereka terhadap peran partai politik semakin menurun. Kalaupun melalui strategi yang tepat, mereka bisa ditarik sebagai konstituen partai, tetapi masalah lain yang akan dihadapi adalah kritik dari attentive public yang mempersepsikan bahwa sejumlah orang justru potensial menghambat jalannya demokrasi politik. Namun apalah artinya kritik, sebab agar partai politik tidak dikubur sebelum berkembang, jumlah konstituen untuk memenuhi syarat electoral threshold jauh lebih penting bagi hak hidup sebuah partai politik di Indonesia.

Jakarta, tahun 2006

Referensi :
Feith, Herbert dan Lance Castles. 1988. Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, Jakarta: LP3ES.

Dr. Eko Harry Susanto
Pemerhati masalah komunikasi dan politik

Explore posts in the same categories: Budaya, Komunikasi, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: