PERSEPSI WAKTU

Budaya Clock Bound dalam Reshuffle Kabinet
Dr. Eko Harry Susanto

Wacana tentang reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu semakin ramai disuarakan oleh sejumlah elite politik dan berbagai pihak dalam masyarakat. Sebagaimana setahun yang lalu sekitar bulan September 2005, maka alasannyapun sama, beberapa Menteri yang dianggap tidak berhasil menjalankan tugas yang dibebankan oleh pemerintahan SBY – JK harus segera diganti. Tuntutan yang bisa dimaklumi, mengingat masyarakat sudah tidak sabar menunggu janji kampanye pemerintah yang berkuasa.

Kebiasaan mengganti menteri sebelum waktunya habis merupakan gejala politik di era reformasi. Namun persoalannya tradisi mengundurkan diri karena gagal menjalankan tugas, tidak lazim dilakukan oleh para pejabat di Indonesia. Sebab terlalu banyak dalih untuk tetap mempertahankan posisinya, dari yang beralasan jabatan adalah amanat, sampai yang paling praktis, tetapi tidak pernah diakui yaitu, bahwa jabatan senantiasa memberikan kekuasaan maupun sejumlah keistimewaan yang berimplikasi terhadap posisi sosial, ekonomi dan politik bagi individu, kelompok serta berbagai pihak yang memiliki kepentingan untuk memanfaatkan status dan peran seorang pejabat pemerintah.

Masalah penggantian pejabat publik seperti halnya menteri, masyarakat sangat kenal dengan batasan waktu 100 hari yang dipopulerkan para politisi di awal reformasi. Kesempatan yang dianggap sangat panjang dalam semangat perubahan. Namun persoalannya, dibalik batasan itu sesungguhnya para elite politik, termasuk yang ada dalam koalisi pendukung kekuasan, justru mengharapkan kegagalan seorang menteri. Tujuannya jelas, mengharapkan orang dari kelompoknya untuk menggantikan menteri yang dianggap tidak cakap.

Batasan waktu memang bisa dipandang aneh, ketika kelaziman yang terjadi di masyarakat justru cenderung mempermainkan waktu. Dalam studi tentang waktu, Indonesia termasuk dalam kelompok budaya yang tidak menjaga waktu obyektif, artinya jauh dari tradisi “clock- bound” budaya yang terikat waktu. Oleh sebab itu, harap maklum, jika perilaku pejabat, pemimpin, elite politik dan pemerintahan, sangat bebas bermain – main dengan waktu sampai akhir jabatannya, bahkan jika perlu terus diperpanjang sampai semua orang juga melupakan waktu obyektifnya. Secara singkat ada kontradiksi, di satu pihak tidak menghiraukan waktu, namun dalam urusan berbagi kekuasaan (bukan berbagi tanggung jawab), maka seolah – olah menjunjung tinggi budaya “clock- bound” yang peduli waktu.

Terlepas dari stereotip para pejabat publik yang gemar mempermainkan waktu pada saat berkuasa, namun sesungguhnya kelaziman organisasional, menegaskan bahwa separuh waktu yang dialokasikan untuk melaksanakan program dari sebuah kelompok kerja yang tidak permanen, hanya bisa menciptakan penormaan program. Sedangkan separuh waktu berikutnya baru mampu melaksanakan kegiatan dengan baik, bahkan bisa mempercepat produktivitas kerja institusional.

Oleh sebab itu, batasan waktu seratus hari, satu tahun atau dua tahun, dari waktu yang tersedia selama lima tahun bagi menteri dalam pemerintahan Presiden SBY-JK, sepertinya sulit untuk menghasilkan kinerja organisasi yang diharapkan. Sebab idealnya, mengukur kinerja menteri tidak tergesa – gesa dan dilakukan setelah separuh waktu yang dijalankan. Dalam paradigma komunikasi yang mengkaji tentang waktu, ada pendapat yang menyatakan bahwa “ketergesaan adalah kompensasi dari keraguan”. Oleh sebab itu, dalam menjalankan pekerjaan selayaknya tidak terbelenggu oleh waktu. Namun tentunya ini sulit diwujudkan, sebab dalam situasi kesejahteraan masyarakat yang memprihatinkan, sepertinya memang perlu para menteri bertindak serba cepat.

Penilaian pekerjaan dengan mematok waktu yang sangat singkat bagi seorang menteri, sesungguhnya bisa saja dilakukan, dengan catatan bahwa Presiden terpilih, jauh sebelumnya sudah memiliki calon menteri yang akan membantu pemerintahannya melalui kabinet bayangan, sehingga jabatan menteri, hanya persoalan pindah tempat, dari luar gelanggang, masuk ke dalam lingkaran kekuasaan.

Di samping itu, sesungguhnya keberhasilan menteri dalam menjalankan program pemerintah tidak bisa dilepaskan dari peran aparatur pemerintahan. Dalam arti, jikapun menterinya memiliki kemampuan yang memadai dengan semangat perubahan tinggi, tetapi di pihak lain, birokrat pemerintah masih memiliki orientasi dan patron masa lalu, maka organisasipun tidak akan bekerja sesuai harapan masyarakat. Dalam arti sederhana, yang diganti hanya menterinya, sedangkan pejabat dibawahnya cenderung tidak berubah meski dalam hiruk pikuk reformasi politik.

Oleh sebab itu, jika resufle kabinet dipaksakan, sepertinya tidak akan menguntungkan bagi pemerintah, terlebih lagi jika penggantian semata – mata hanya memenuhi tuntutan sejumlah elite politik yang akan menggunakan menteri sebagai sumber daya handal dalam rangka menghadapi Pemilu 2009. Justru yang lebih tepat bagi pemerintahan Presiden SBY – JK adalah memperkuat reformasi birokrasi pemerintahan untuk mendukung kinerja departemen sejalan dengan nafas perubahan politik. Namun demikian, pilihan untuk tidak meresufle kabinet, tetap memiliki resiko besar yang berpotensi menggerogoti citra pemerintah.

Jakarta, Tahun 2006

Dr. Eko Harry Susanto
Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Univ. Tarumanagara. Fasilitator Komunikasi Publik

Explore posts in the same categories: Budaya, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: