Archive for September 2009

POLITIK NASIONAL

September 11, 2009

Harapan Demokrasi Di Pundak Capres-Cawapres
Dr. Eko Harry Susanto

Dari ketiga pasangan capres dan cawapres beserta tim suksesnya, semua berlomba mengeksplorasi demokrasi, yang dibumbui dengan retorika kepedulian terhadap rakyat.

Menjadi pertanyaan disini, sejauhmana demokrasi yang akan dijalankan tetap memiliki substansi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan
untuk rakyat. Sebab, Apakah para elite partai pengusung capres-cawapres menilai bahwa Indonesia sudah demokratis pasca reformasi kenegaraan. Mungkinkah para penggagas aliansi maupun poros kekuatan yang berkompetisi dalam pemilihan presiden, justru memahami betapa susahnya menjalankan demokrasi yang substansial.

Politik Integralistik
Di pihak lain, sepertinya sebagian masyarakat memang meragukan efektivitas demokrasi, sehingga penafsiran terhadap demokrasi lebih berorientasi kepada terjangkaunya kebutuhan pokok. Kepuasan publik terhadap demokrasi juga terus merosot dari tahun ke tahun, jika tahun 2006 – 2007, kepuasan responden terhadap demokrasi mencapai 67 persen, maka ekspresi responden menyangkut kepuasan terhadap demokrasi pada tahun 2008 hanya dalam kisaran 51 persen (Kompas, 2 Agustus 2008). Sejatinya ekspresi masyarakat tersebut bisa dipakai sebagai pedoman untuk mengangkat demokrasi yang tidak terperangkap oleh jerat prosedural dan belantara peraturan yang justru menjauhkan makna demokrasi.

Bagi masyarakat yang jenuh melihat dinamika politik nasional, memang
demokrasi pascareformasi dinilai semakin “tidak terkontrol”. Bahkan
demokrasi dituduh sebagai kambing hitam, yang menghambat tercapainya
kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Berdasarkan hal tersebut, ada
kecenderungan, kelompok yang alergi terhadap demokrasi itu lebih mengarah kepada pemikiran negara integralistik dalam tradisionalisme Jawa. Intinya, pemerintahan dijalankan sesuai dengan karakter ataupun tradisi bangsa Indonesia, yang menjunjung persatuan hidup, persatuan kawulo dan gusti, persatuan antara dunia luar dan dunia batin, persatuan antara makrokosmos dan mikrokosmos. Semuanya untuk keseimbangan dalam kehidupan bernegara (Herberth Faith dan Lance Castle). Dikaitkan dengan visi misi tokoh yang bersaing menuju istana negara, maka bukan mustahil jika upaya mencapai kesejahteraan rakyat yang disuarakan, akan dikemas dalam ide harmoni, selaras dan seimbang, yang berpotensi mangabaikan demokrasi sebagai hak yang melekat pada rakyat.

Karena itu, bukan hal yang aneh jika elite negeri ini gemar menuduh
bahwa, bahwa demokrasi juga mengakibatkan investasi tidak mau masuk ke
Indonesia. Dalam kemasan ekonomi, demokrasi tidak bisa berjalan dengan
baik, sebab standart bagi kelangsungan demokrasi, jika masyarakat
memiliki pendapatan perkapita 6.600 USD. Padahal di Indonesia pendapatan perkapita baru dalam kisaran 4000 USD.

Terlepas dari pendapat yang meragukan demokrasi, sesungguhnya
mengunggulkan perilaku penguasa dalam pola harmoni integralistik sangat
mengandung resiko. Sebab hampir tidak ada teori yang menyatakan bahwa
kemakmuran berkelanjutan bisa dicapai dengan cara pemaksaan kehendak yang masif dengan dalih serasi selaras seimbang. Memang pada awalnya rakyat merasa nyaman dengan kemakmuran meski secara politis tertindas, tetapi lama kelamaan, sejalan dengan kesadaran bernegara, maka masyarakat menjadi jenuh dan akhirnya menuntut kebebasan.

Demokrasi Denotatif
Secara esensial, alangkah sayangnya jika para capres dan cawapres tidak mengedepankan demokrasi denotatif yang tersurat, sebagai titik tolak melakukan gerakan menuju ke istana negara. Padahal demokrasi dalam penafsiran universal adalah sarana untuk menjalankan kekuasaan negara yang bersumber dari rakyat. Jean Jacques Rousseau, dalam pembahasan tentang Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum Politik, secara filosofis menyatakan, bahwa demokrasi erat berhubungan dengan rakyat, sebab rakyat yang tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan pemerintah, tidak akan pernah pula menyalahgunakan kebebasan. Dengan kata lain, demokrasi secara universal menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan rakyat.

Karena itu, mengingat pelaksanaan pemilihan presiden sudah semakin dekat, maka diharapkan para capres dan cawapres, secara faktual menyuarakan demokrasi universal untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun persoalannya, selain diperlukan niat politik yang luhur, jargon
kebebasan dalam nuansa budaya Jawa yang integralistik, seperti bebas dan bertanggungjawab atau ngono yo ngono ning ajo ngono”, sudah terlampau mengakar dalam kekuasaan negara.

Alhasil, meski para capres mengeksplorasi kepeduliannya kepada rakyat,
tetapi harapan terhadap demokrasi yang menjunjung keberadaban dalam
kehidupan berbangsa dan bernegarapun dikhawatirkan tidak akan terwujud.

Jakarta
Dr. Eko Harry Susanto
Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara. Pemerhati Masalah Komunikasi dan Transparansi Informasi Publik.

Advertisements

POLITIK KEMAKMURAN

September 11, 2009

Demokrasi : Sebuah Prinsip Kesejahteraan
Dr. Eko Harry Susanto

Wakil Presiden M. Jusuf Kalla kembali mengungkapkan bahwa demokrasi mengakibatkan investasi tidak mau masuk ke Indonesia.

Dalam konteks sama, cenderung pesimis terhadap demokrasi, dikemukakan Budiono, Menteri Koordinator Perekonomian, dalam pidato pengukuhan sebagai gurubesar di Universitas Gadjah Mada, yang mengemukakan, bahwa “Indonesia masih beresiko tinggi untuk keberhasilan demokrasi. Pasalnya, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sekitar 4000 dollar AS, sedangkan batas kritis bagi kelangsungan demokrasi adalah 6.600 dolar AS”. Dalam arti lain, Indonesia masih sulit untuk menjalankan demokratisasi dalam penyelenggaraan negara.

Ini bentuk kritik dan ketidakpercayaan terhadap demokrasi sebagai pilar untuk mencapai kesejahteraan rakyat, sebab yang tersirat, seolah – olah perlu membatasi demokrasi politik demi untuk stabilitas keamanan yang bisa menarik investasi. Pernyataan tersebut merupakan dogma politik yang berjalan linier dengan sihir pembangunan Orba. Soeharto membungkam politik rakyat melalui gerakan floating mass di seantero pelosok tanah air, yang menganggap rakyat tidak layak untuk berpolitik dan lebih baik mengurus “perut” supaya sejahtera dan harmonisasi. Namun faktanya, membungkam politik rakyat hanya menghasilkan loayalitas semu dan rakyat tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan demokratisasi dalam kehidupan bernegara.

Dalam perspektif universal, democracy is based on the freely expressed will of the people to determine own political, economic, social and cultural system and their full participation in all aspects of their lives (Deklarasi Wina). Substansinya, demokrasi adalah keberadaban yang mengunggulkan partisipasi dalam semua bidang kehidupan. Tanpa demokrasi, mungkin saja rakyat bisa kenyang, tapi bungkam tanpa hak politik yang demokratis. Kalaupun ada kesejahteraan, sebatas pemenuhan kebutuhan materiil yang tidak bisa untuk dipakai sebagai ukuran kesejahteraan rakyat telah tercapai.

Sedemikian mulianya esensi demokrasi, sehingga tidak sepantasnya jika elite dalam kekuasaan legislatif, eksekutif dan judikatif mengkambinghitamkan makna kebebasan sebagai biang keladi krisis ekonomi yang tidak kunjung usai.

Esensinya, mengabaikan demokratisasi politik adalah kesalahan besar. Tidak selayaknya menafikan demokratisasi politik dengan dalih rakyat harus makmur secara ekonomis lebih dahulu. Semuanya dilakukan bersama – sama dan seimbang. Oleh sebab itu, bukan kesan yang baik jika para elite dalam pemerintahan, menyalahkan demokratisasi politik. M. Jusuf Kalla juga pernah mengungkapkan, “merasa prihatin dengan pelaksanaan demokrasi sekarang sebagai demokrasi kawat berduri, ada keterpaksaan kita melaksanakannya sehingga gedung pun dipasang kawat berduri”. (Kompas, 22 Mei 2006).

Demokrasi adalah tuntutan rakyat, maka harus dijalankan tanpa keterpaksaan dan bukan menuduh sebagai kambing hitam krisis yang tidak kunjung usai. Selain itu, yang harus dilakukan oleh para elite di negara ini adalah kerja keras membenahi kekuasaan eksekutif, legislatif maupun judikatif yang bisa memacu perkembangan demokrasi politik maupun pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bukan dengan jalan pintas memimpikan kembalinya gaya pemerintahan yang mengingkari dinamika politik masyarakat dengan mematikan gerakan – gerakan ke arah demokratisasi bernegara.

Memang di saat kesulitan ekonomi yang belum sepenuhnya teratasi dengan baik, model pemerintahan otoritarian paternalistik yang memberi kebebasan mutlak kepada para pemimpin sebagaimana dalam masa Soeharto, seolah – olah obat mujarab yang bisa mengatasi berbagai persoalan bangsa Indonesia. Padahal tidak ada kajian teoritis maupun faktual yang menyatakan bahwa kemakmuran berkelanjutan bisa dicapai dengan jalan tangan besi.

Jakarta, Juni 2006

Dr. Eko Harry Susanto

DEMOKRASI KEBANGSAAN

September 11, 2009

Demokrasi Sebagai Kambing Hitam
Dr. Eko Harry Susanto

Upaya mencapai kesejahteraan dengan jalan demokratisasi memang bukan pekerjaan mudah bagi pemerintahan SBY-JK, namun tidak berarti harus membenarkan terhadap pernyataan sejumlah elite dalam kekuasaan negara yang gemar mengungkapkan, “apa artinya demokrasi yang mengunggulkan kebebasan jika tidak bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut biasanya dikaitkan pula dengan Singapura. Ini kurang relevan, mengingat kehidupan bernegara di Singapura bukan hanya diekspresikan secara eksplisit melalui sejumlah regulasi politik, tetapi lebih menyentuh pada aspek substantif.

Tanpa bermaksud menilai kehidupan politik di negara kota itu, ada baiknya mencermati Singapore Paper on Shared Values Tahun 1991 yang berisi panduan sederhana untuk menghormati kehidupan bernegara yang beretika. Nilai – nilai rasional yang terkandung di dalamnya mencakup, pertama, nation before community and society above self, yang menggaris bawahi, kepentingan negara dalam upaya memakmurkan rakyatnya berada diatas kepentingan pribadi.

Kedua, family as the the basic unit of society, keluarga sebagai kesatuan dasar masyarakat, oleh karena itu harus menjadi perhatian negara. Nilai rasional yang ketiga adalah community support and respect for the individual yang berprinsip bahwa perlu ada kesimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu.

Selanjutnya nilai yang keempat adalah concensus, not conflict, pendapat yang berbeda harus diakomodasikan dan dicarikan konsensus, bukan justru menciptakan konflik yang berkepanjangan. Sedangkan yang kelima, racial and religious harmony, harmonisasi terhadap keanekaragaman rasial dan agama yang dipeluk masyarakat.

Kelima nilai tersebut dijalankan dengan bersungguh – sungguh untuk mencapai kesetaraan dan keseimbangan dengan terminologi mencapai kesejahteraan sosial – ekonomi. Oleh sebab itu, elite politik dan pemerintah yang seringkali lebih mengunggulkan faktor ekonomi, seharusnya tidak membandingkan negeri Singa itu dari aspek kehidupan politik yang dipersepsikan secara general, melalui kebebasan bertindak, berbicara dan mengeluarkan pendapat.

Dengan sudut pandang kesejahteraan untuk semua rakyat, semestinya para pejabat Indonesia harus membandingkan masalah – masalah lain sebagai penunjang meningkatnya pertumbuhan ekonomi, misalnya, berdasarkan catatan Bank Dunia Tahun 2005, Singapura menetapkan peraturan untuk memulai bisnis, dengan mematok 7 (tujuh) prosedur yang membutuhkan waktu hanya 8 (delapan) hari dengan biaya 1,2 kali (%GNP/kapita). Bandingkan dengan Indonesia, dengan 12 prosedur dengan jangka waktu 151 hari dan 130, 7 (% GNP/Kapita). Konklusinya biaya untuk memulai bisnis di Indonesia birokratis, membutuhkan waktu jauh lebih lama dan biaya yang sangat tinggi, dibandingkan dengan Singapura.

Oleh sebab itu, mengabaikan demokratisasi politik dengan dalih mencontoh Singapura, tidak bisa dibenarkan. Yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah kerja keras membenahi birokrasi pemerintahan, bukan dengan jalan pintas memimpikan kembalinya gaya pemerintahan yang mengingkari dinamika politik masyarakat dengan mematikan gerakan – gerakan ke arah demokratisasi bernegara. Memang di saat kesulitan ekonomi yang belum sepenuhnya teratasi dengan baik, model pemerintahan otoritarian paternalistik yang pernah bertahan sepanjang pemerintahan Orde Baru, sering dijadikan rujukan oleh sejumlah pihak, untuk mengatasi berbagai persoalan yang melilit bangsa Indonesia.

Padahal dalam era reformasi, seharusnya elite politik dan pemerintahan tidak lagi membanggakan otoritarianisme, sebab selain terbukti gagal menciptakan masyarakat yang berkesejahteraan, hampir tidak ada kajian teoritis maupun faktual yang menyatakan bahwa kemakmuran berkelanjutan bisa dicapai dengan jalan tangan besi. Dalam kajian historis, di sejumlah negara dengan penguasa tiran pada walnya mampu memberikan kemakmuran bagi rakyatnya, namun sejalan dengan meningkatnya kesadaran bernegara, masyarakatpun menjadi jenuh dan menuntut kebebasan politik untuk melengkapi kehidupan bernegara yang sejahtera dan demokratis.

Oleh sebab itu, terlalu berlebihan jika mengkambinghitamkan demokrasi sebagai biang kekacauan dan semakin terpuruknya kehidupan masyarakat. Sebab demokrasi bukan sebatas hiruk pikuk kebebasan untuk mengekspresikan kehendak, tetapi demokrasi adalah faktor penting dalam mencapai kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri, bahwa demokrasi dalam retorika propaganda yang ditafsirkan secara integralistik dengan bumbu harmonisasi, serasi, selaras dan seimbang, adalah alat yang paling potensial dalam masyarakat majemuk, untuk mendiferensiasi kesempatan dan kesetaraan dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

Dr. Eko Harry Susanto
Pemerhati masalah komunikasi dan politik. Fasilitator Komunikasi Publik.

BENCANA DAN KAMPANYE

September 3, 2009

Banjir dan Politik Memburu Massa
Dr. Eko Harry Susanto

Bencana banjir di Jakarta dijadikan ajang untuk mencari simpati dari partai politik. Mereka berlomba – lomba memberikan bantuan kepada para korban banjir di sejumlah kawasan kumuh, sembari terus mengklaim bahwa partainya selalu berpihak kepada rakyat.

Pemandangan di berbagai penjuru ibukota yang terkena musibah banjir, tampak mirip masa kampanye pemilihan umum. Hampir semua partai politik, termasuk partai yang baru di deklarasikan tidak ketinggalan ikut menebar bendera di tiap jengkal kawasan yang penuh dengan luapan air.

Posko partai politik benar – bernar mendominasi kawasan bencana banjir di Jakarta. Sebuah atraksi politik yang bermakna “sambil menyelam minum air”, membantu para korban dan berharap memperoleh suara yang meningkat dalam pemilihan umum tahun 2009, atau setidak – tidaknya dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta yang akan dilaksanakan pertengahan tahun ini.

Aksi partai politik diseputar bencana banjir Jakarta, tentu sah – sah saja, karena memang menguntungkan ataupun membawa manfaat bagi para korban banjir. Tetapi dipihak lain, perlukah menonjokan atribut partai di sela kesusahan masyarakat. Sepertinya, upaya mengeksplorasi simbol politik di kawasan bencana, bisa bermakna menomorduakan sisi manusiawi yang universal dalam memberikan pertolongan kepada korban. Justru yang menonjol adalah upaya para aktivis partai untuk memburu keuntungan politik. Oleh sebab itu wajar pula jika muncul asumsi, bahwa bantuan kepada korban dilakukan melalui analisis geopolitik dari masing – masing partai politik.

Artinya, jika di kawasan banjir, jumlah konstituen partai kecil, maka dengan menonjolkan aksi kepedulian diharapkan citranya naik. Sementara di kawasan yang konstituennya memadai, maka tujuannya untuk memelihara loyalitas konstituen. Lain halnya bagi partai baru, tentu mereka berusaha sekuat tenaga untuk mencari massa awal sebagai kekuatan partai.

Meskipun demikian, dalam konteks gerakan sosial sebuah partai politik, apakah keterlibatan membantu korban bencana banjir Jakarta, bisa dijadikan jaminan bahwa mereka akan peduli terhadap masalah krusial lain yang dialami masyarakat khususnya kelompok marginal di ibukota.

Sebab dalam berbagai persoalan sehari – hari yang menjadi problem utama masyarakat perkotaan sepertinya tidak dihiraukan oleh partai politik. Partai politik justru terkesan bersekutu dengan elite dalam pemerintahan untuk bersama – sama menenggelamkan nasib rakyat yang semakin terpinggirkan.

Ada berbagai persoalan masyarakat miskin di Jakarta, namun partai politik dinilai tidak memiliki kepedulian. Lihat saja, bagaimana partai politik tidak bereaksi terhadap persoalan menyebarnya flu burung dan demam berdarah yang melanda kawasan ibukota dan sekitarnya. Jikapun para elite partai berdalih telah menunjukkan keberpihakan kepada wabah yang menakutkan tersebut, biasanya sebatas mengadakan “rapat demi rapat” dalam penangggulangan bencana flu burung dan demam berdarah.

Partai politik juga terkesan bungkam dan lebih suka mengedepankan alasan yang dikemas dalam aspek hukum, ketika melihat masalah penggusuran kawasan kumuh dan pembangunan pasar yang mengorbankan pedagang kecil. Padahal setiap hari, ibukota negeri ini di jejali dengan kabar buruk tentang tindakan represif aparat dan perlawanan dari para korban yang tergusur, namun partai politikpun memilih untuk diam atau berpura – pura tidak tahu.

Masalah penggusuran dan pembangunan pasar, tanpa mempersoalkan apakah tindakan itu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan, tetapi secara faktual menimbulkan dampak sosial – ekonomi yang merugikan rakyat kelas bawah. Persoalan ini seharusnya memperoleh perhatian yang serius dari partai politik jika ingin melekat di hati rakyat.

Disamping masalah – masalah tersebut diatas, ada masalah sosial – ekonomi lain yang membelenggu warga ibukota, tetapi partai politik juga tidak bereaksi secara total. Yang dilakukan sebatas partisipasi semu tentang kepedulian kepada rakyat, dengan mengeluarkan pernyataan yang bernada mengecam kebijakan pemerintah yang penuh dengan basa – basi politik.

Perilaku ini ibarat potret keseharian partai politik. Mereka gemar tebar bendera dan spanduk dengan jargon yang menggagumkan di kawasan terhormat. Namun sebaliknya, alergi di kawasan kumuh, kecuali saat bencana banjir sekarang. Padahal justru konstituen di wilayah ini yang memberikan suara signifikan kepada partai politik pada pemilihan umum tahun 2004.

Secara esensial, jika bencana banjir kali ini diwarnai oleh posko – posko partai politik, adakah akan dibuka pula posko untuk korban demam berdarah, flu burung, korban penggusuran serta posko lainnya yang terbuka umum dan tidak sekadar bagi kader partai. Sejatinya, partai politik memang tidak diskriminatif dalam memberikan bantuan terhadap rakyat yang mengalami berbagai bencana akibat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.

Dr. Eko Harry Susanto
Staf Pengajar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta dan Fasilitator Komunikasi Publik.

KEBEBASAN PERS

September 3, 2009

Intervensi dan Kebebasan Pers
Dr. Eko Harry Susanto.

Dalam Seminar yang digelar School for Broadcast Media pada tanggal 11 September 2006, sejumlah praktisi media massa menilai bahwa intervensi terhadap pemberitaan oleh pengusaha maupun penguasa (pemerintah) masih terus terjadi hingga saat ini. Di pihak lain Presiden Susilo Bambang YudhoyonoBY dalam acara buka bersama dengan pemimpin redaksi dan wartawan, menegaskan bahwa kebebasan pers dan kebebasan rakyat melalui media massa merupakan keniscayaan dalam transformasi menuju demokrasi.

Namun, terlepas dari pernyataan praktisi media maupun penegasan Presdien SBY, sebenarnya sudah disinyalir bahwa pola intervensi kembali mengganggu kebebasan pers sejalan dengan dengan menguatnya hegemoni politik pemerintah. Padahal berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 tahun 1999, yang menjamin kemerdekaan pers sebagai wujud dari kedaulatan rakyat, tidak ada lagi intervensi yang dibenarkan dari pihak manapun terhadap media massa. Meski demikian, bukan berarti pers bisa sepenuhnya menikmati kebebasan menyampaikan informasi kepada publik, sebab masih ada sejumlah pengusaha dan elite dalam kekuasaan negara yang justru merasa terganggu oleh demokratisasi informasi.

Dalam situasi kebebasan pers, penguasa menjadi semakin sensitif terhadap kritik media. Salah satu contoh yang “disinyalir” sebagai bentuk kontrol penguasa terhadap media, adalah berakhirnya acara televisi Republik Benar Benar Mabuk (Republik BBM) versi pertama dari Taufik Savalas dan Effendi Gazali. Meski pemerintah sudah membantah melakukan intervensi, tetapi dari sudut pandang komunikasi politik budaya konteks tinggi (high context culture), pemanggilan Taufik Savalas dan kawan – kawan ke kantor Wakil Presiden pada waktu itu, ditafsirkan pula sebagai peringatan agar Republik BBM tidak berlebihan mengritisi pemerintah.

Demokratisasi informasi yang mestinya bebas dari campur tangan pihak manapun, kontras pula dengan model intervensi pemberitaan yang dilakukan oleh pengusaha terhadap media. Masih jelas dalam ingatan, tentang penampilan Titiek Soeharto yang memandu acara sepakbola Piala Dunia Tahun 2006, menuai kritik bahwa televisi adalah hak publik bukan hak dari para pemilik modal yang bisa mengintervensi jam tayang untuk kepentingan tertentu dengan misi khusus.

Tindakan lain yang cenderung dilakukan oleh sejumlah pengusaha, adalah dengan menggunakan kekuatan uang untuk menguasai pemberitaan media. Umumnya strategi intervensi terselubung itu dilakukan melalui beberapa cara, yaitu pertama, pers digunakan untuk menyampaikan pesan khusus yang menciptakan relasi dengan pemegang kekuasaan. Model ini bisa tampak dari iklan ucapan selamat kepada pejabat publik, iklan yang memberi dukungan terhadap kebijakan pemerintah, dan model public speaking dari elite, public figure atau presenter media yang menggiring khalayak agar menyalahkan tindakan yang mengkritisi penguasa dari sudut pandang yang subyektif.

Strategi kedua, adalah menggeser substansi masalah yang merugikan rakyat akibat ulah perusahaan, menjadi persoalan dan tanggung jawab bersama, sembari membawa nilai kesantunan dan worldview masyarakat Indonesia yang adiluhung dan pemaaf. Cara ini lazim dilakukan dengan memanfaatkan akademisi, pakar ataupun publik figure yang memiliki hubungan khusus di media. Pola ketiga dalam mengintervensi media secara tersembunyi adalah, kepiawaian sejumlah pihak terutama opinion leader yang digunakan oleh pengusaha untuk meminimalisir kesalahan individual maupun kelompok, dengan cara mengkomparasikan situasi masa kini dengan situasi sebelumnya, dalam bentuk penyampaian pesan sederhana yang mudah dipahami masyarakat. Sedangkan strategi intervensi keempat yang dilakukan pengusaha, sesungguhnya sangat tidak taktis dan mudah ditebak, mereka menggunakan orang – orang tertentu untuk memandu acara di media yang substansinya mengingatkan kedigdayaan penguasa masa lalu.

Mungkin masih banyak lagi upaya menguasai pemberitaan pers yang tidak terdeteksi oleh masyarakat, namun aspek yang sangat menonjol, justru tindakan intervensi cenderung ditafsirkan oleh elite dalam kekuasaan negara maupun sejumlah pengusaha, sebagai bentuk demokratisasi dalam pemberitaan sepanjang tidak menggunakan tindakan represif maupun anarkis. Oleh sebab itu, sesungguhnya yang harus menjadi ujung tombak untuk mencegah berkembangnya pengertian sepihak tersebut adalah para praktisi media. Namun sepertinya mereka tidak berdaya, sebab pola hubungan antara organisasi media dengan pemilik modal, pengusaha dan pemerintah masih tetap terbelenggu dalam relasi patronage yang tidak seimbang, organisasi media dalam posisi yang sangat lemah. Artinya walaupun organisasi media sudah memberikan kebebasan kepada pekerjanya untuk mengikuti Kode Etik Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) ataupun Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia, tetapi sejumlah organisasi media disinyalir tetap tidak mampu untuk menghadapi intervensi pemberitaan dari pemilik modal maupun para elite dalam kekuasaan negara.

Memang harus diakui meski reformasi politik dan retorika kebebasan pers setiap saat bisa didengar, tetapi pers belum sepenuhnya lepas dari pengaruh kelas – kelas dominan. Padahal dengan berpijak pada UU No. 40 tentang Pers dan UU Nomor 32 tentang Penyiaran, masyarakat terus menuntut eksistensi pers yang bebas dari tekanan dari pihak manapun.

Jakarta, Oktober 2006

Dr. Eko Harry Susanto.
Pemerhati Masalah Komunikasi dan Politik. Fasilitator Komunikasi Publik.

PARTAI POLITIK NASIONAL

September 3, 2009

Mari Mengubur Partai – Partai
Dr. Eko Harry Susanto

Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) yang di deklarasikan oleh para eksponen Gerakan Pembaruan PDI-Perjuangann sekarang sedang bersemangat menyosialisasikan simbol – simbol partai. Pada awal April 2005 yang lalu, berdiri Partai Kejayaan Nusantara (PKN) yang berazaskan kebangsaan dan memosisikan diri sebagai pendukung pemerintah. Selanjutnya di tengah eksistensi partai politik yang semakin kurang dipercaya masyarakat, muncul pula Partai Pergerakan Pergerakan Kebangsaan (PPK) yang dimotori generasi muda berjiwa nasionalis. Pemilu 2009 sepertinya telah di depan mata sehingga terus bermunculan partai baru, baik sebagai kelanjutan partai yang tidak memenuhi syarat electoral threshold maupun partai yang dibentuk dengan mengusung berbagai masalah kesejahteraan masyarakat.

Banyaknya jumlah partai politik, pernah menjadi perhatian Bung Karno pada tanggal 28 Oktober 1956, di depan Konggres Persatuan Guru, dengan menandaskan: “Saya anjurkan: adakanlah musyawarah satu sama lain untuk mengubur partai – partai”. Dalam konteks ini bukan berarti Presiden pertama RI tersebut melawan demokratisasi politik, tetapi mengharapkan berkurangnya jumlah partai demi penyehatan kehidupan politik masyarakat. (lihat Herbert Feith dan Lance Castles, 1988). Pernyataan Soekarno secara substantif sejalan dengan wacana sistem multipartai sederhana yang didasarkan pada pertimbangan stabilitas pemerintahan sistem presidensial sebagaimana disuarakan oleh sejumlah tokoh politik.

Apabila berpijak pada wacana penyederhanaan partai politik, apakah tidak selayaknya partai yang tidak memenuhi syarat dalam electoral threshold Pemilu 2004 bergabung saja dengan partai yang memiliki kesamaan dalam perjuangan politiknya. Bagi partai baru yang dengan tegas mendukung pemerintah, mengapa tidak memilih bergabung saja dengan partai yang berkuasa. Tidak terkecuali partai politik sempalan dari partai lain, kenapa tidak memilih berkolaborasi dengan partai yang memiliki kedekatan ideologis. Sebab berdasarkan pengalaman, partai ini cenderung tidak mampu bersaing dengan bekas partai induknya dalam memperebutkan konstituen konvensional.

Mendirikan partai politik, mestinya bukan hanya mengandalkan retorika, propaganda dan persuasi yang membangkitkan antusiasme dukungan. Sebab kesuksesan sebuah gerakan partai politik, terlepas dari persoalan pendanaan, adalah perpaduan antara “kekuatan massa, harapan partai dan komunikasi politik” yang dijalankan. Jika faktor – faktor ini diintegrasikan, niscaya akan menghasilkan sebuah partai politik yang kuat. Namun apabila salah satu diantara keduanya bernilai negatif ataupun tidak dihiraukan eksistensinya, maka sulit untuk menghasilkan sebuah gerakan politik yang mendukung tercapainya tujuan partai.

Pada umumnya tujuan dengan segala “atributnya” dimiliki oleh partai politik baru, demikian juga beragam pola komunikasi politik sudah lazim dijalankan oleh mereka. Namun keberadaan massa sebagai konstituen partai sulit diprediksikan. Kecenderungan mengandalkan relasi politik yang mengaitkan dengan suatu komunitas tertentu ataupun upaya mengumpulkan sejumlah publik publik figur dan sekelompok elite bukan suatu jaminan kuatnya sebuah partai politik, sebab bagaimanapun juga partai yang diarahkan untuk berkompetisi dalam pemilihan umum memerlukan massa dari berbagai lapisan masyarakat.

Dalam perspektif gerakan sosial dan politik , massa yang potensial untuk diajak bergabung dengan partai politik adalah: pertama, kelompok marginal yang terdiri dari mereka yang tidak punya penghasilan tetap dan tidak mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif, masyarakat miskin dengan segala macam indikator akademis maupun eksistensi faktual yang melekat di dalamnya. Kedua, kelompok “misfits” yang tidak mampu berdaptasi dan merasa tidak disenangi serta tidak punya saluran akomodasi sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Sedangkan yang ketiga, adalah kelompok masyarakat yang memiliki naluri mementing dirinya sendiri dan orang – orang ambisius yang berharap memperoleh kemajuan tidak terbatas ketika bergabung dalam partai politik.

Kelompok masyarakat lain yang patut diajak bergabung dalam partai politik, terlebih lagi partai baru yang menyuarakan demokratisasi dan kesejahteraan rakyat, adalah komunitas dengan jumlah terbatas, yang bermaksud memperkuat posisinya karena merasa selalu diperlakukan tidak adil di dalam masyarakat. Partai baru juga jangan segan untuk menarik simpati dari mereka yang bosan dengan keadaan yang dihadapi, kelompok ini lazimnya tidak tersegmentasi dalam kelas sosial, ekonomi maupun posisi dalam kekuasaan negara.

Meski demikian, dapat dipastikan tidak mudah memengaruhi massa, terlebih lagi pada saat kepercayaan mereka terhadap peran partai politik semakin menurun. Kalaupun melalui strategi yang tepat, mereka bisa ditarik sebagai konstituen partai, tetapi masalah lain yang akan dihadapi adalah kritik dari attentive public yang mempersepsikan bahwa sejumlah orang justru potensial menghambat jalannya demokrasi politik. Namun apalah artinya kritik, sebab agar partai politik tidak dikubur sebelum berkembang, jumlah konstituen untuk memenuhi syarat electoral threshold jauh lebih penting bagi hak hidup sebuah partai politik di Indonesia.

Jakarta, tahun 2006

Referensi :
Feith, Herbert dan Lance Castles. 1988. Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, Jakarta: LP3ES.

Dr. Eko Harry Susanto
Pemerhati masalah komunikasi dan politik

PILAR PENCEGAH KORUPSI

September 3, 2009

Pakta Integritas Pemberantasan Korupsi
Dr. Eko Harry Susanto

Tiga pilar kemitraan antara penyelenggara negara, dunia usaha dan masyarakat madani dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia perlu mendapat dukungan jika niatnya memang baik sebagaimana yang dikemukakan oleh sejumlah penandatangan Pakta Integritas Anti Korupsi..

Namun jika model pemberantasan korupsi itu berjalan sebagai hajatan dari para penyelenggara negara dalam bingkai birokrasi pemerintahan, sungguh sia – sia, karena hasilnya mudah ditebak – tidak akan maksimal. Seperti dikeluhkan banyak pihak, bahwa retorika anti korupsi semakin nyaring namun justru habitat korupsi semakin meluas. Jika pada masa pemerintahan Orde Baru, korupsi di dominasi oleh sekelompok elite dalam masyarakat maupun mereka yang ada dalam lingkaran hegemoni kekuasaan negara. Di era era reformasi politik, stigmatisasi itu bergeser, korupsi berkembang menerpa ke semua lapisan masyarakat yang semula hanya sebagai penonton belaka.

Dalam nada sinisme dan kegeraman, sekjumlah pihak menyatakan, biarkan korupsi merata sehingga peredaran uang tidak hanya menggumpal di sekeliling mereka yang seolah – olah paling sah sebagai pemilik republik ini. Tentu ungkapan itu tidak tepat, karena di dalamnya mengandung unsur “balas dendam” dengan mengabsahkan bahwa, korupsi adalah hak semua orang. Wacana kesederajatan dalam konteks negatif untuk melakukan tindakan yang merugikan negara tidak bisa dibenarkan, bahkan bisa lebih menjerumuskan ke dalam situasi korupsi yang tidak terkendali.

Oleh karena itu, pembentukan Pakta Integritas yang di dukung oleh Badan Kehormatan DPR diharapkan bisa menjadi formula baru pemberantasan korupsi yang diandalkan. Sebagai wacana untuk memperkuat eksistensi dari Pakta Integritas di kalangan massa akar rumput, maka lebih ideal jika pelibatan masyarakat mendapat porsi yang jauh lebih penting dibandingkan dengan posisi pemerintah dan dunia usaha yang justru sering terjerumus pada tindak pidana korupsi.

Melibatkan masyarakat sebagai pilar utama pemberantasan korupsi rasanya tidak perlu ditunda. Ada lima tahap sederhana yang diharapkan mampu mencegah korupsi, pertama, dilaksanakannya pendidikan anti korupsi yang terencana kepada masyarakat. Kesempatan mengikuti pendidikan anti korupsi terbuka dan diberikan kesempatan seluas – luasnya dengan seleksi moral, tanpa terkait dengan status sosial ekonomi dan politik yang disandang oleh seseorang. Pendidikan anti korupsi yang terbuka akan menghasilkan keberanian kolektif memerangi korupsi dan akan memangkas jarak kekuasaan antara peserta pendidikan anti korupsi dengan masyarakat di akar rumput.

Kedua, pemegang sertifikat atau lisensi pendidikan anti korupsi bukanlah sekelompok elite yang memiliki keistimewaan dalam struktur masyarakat maupun kekuasaan negara. Ini perlu ditegaskan agar output pendidikan anti korupsi tidak terjebak dalam mewujudkan kelompok elite baru sebagaimana para pemegang lisensi “pembentuk manusia harmoni integralistik” yang justru bernuansa menyeramkan bagi sejumlah orang pada masa Orde Baru.

Tahap ketiga, masyarakat yang sudah pernah mengikuti pendidikan anti korupsi diharapkan membentuk komunitas anti korupsi di wilayahnya. Mereka juga secara umum dapat diberikan hak dan kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang potensial menimbulkan penyalahgunaan keuangan negara. Selanjutnya, tahap yang ke empat, lulusan pendidikan anti korupsi atau para pemegang lisensi anti korupsi yang memiliki kredibilitas dan konsistensi dalam memerangi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dapat menjadi fasilitator pada berbagai kegiatan pemberantasan korupsi.

Jika empat tahap itu telah dilakukan dengan baik, maka para pelopor anti korupsi ini juga dengan kesadaran tinggi diharapkan bisa memberikan informasi berbagai persoalan korupsi dan proses penyelesaiannya melalui media yang mudah diakses oleh publik. Dengan demikian bukan sebatas membuat laporan berjenjang kepada institusi pemerintah, yang justru bisa berdalih tidak layak diinformasikan kepada masyarakat luas dengan pertimbangan rahasia negara.

Seandainya Pakta Integritas Pemberantasan Korupsi tidak hanya berfungsi sebagai pemantas untuk mengatrol kredibilitas sejumlah kelompok elite politik yang memiliki semangat kesementaraan, maka mengakomodasikan partisipasi rakyat adalah salah satu wujud dari kepedulian pemberantasan korupsi yang sesungguhnya.

Jakarta, Tahun 2007
Dr. Eko Harry Susanto
Dosen beberapa Program Magister Ilmu Komunikasi di Jakarta. Fasilitator Komunikasi Publik.