Otonomi dan Heteroginitas

Otonomi dan Eksistensi Kebhinekaan
Dr. Eko Harry Susanto

Masih munculnya usulan pemekaran wilayah di berbagai tempat, mengindikasikan bahwa, dampak demonstrasi maut, yang menewaskan Ketua DPRD Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu, tidak dihiraukan oleh para penggagas pembentukan daerah otonomi baru.

Di pihak lain, sesungguhnya Departemen Dalam Negeri sudah sedemikian percaya, bahwa Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, mampu mengurangi atau bahkan menghentikan upaya pemekaran wilayah di sejumlah kawasan.

Dalam PP 78 Tahun 2007, selain ada ketentuan teknis, yang
dikuantifikasikan dalam indikator kemampuan ekonomi, potensi daerah,
sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan,
keamanan, kemampuan keuangan, maka terdapat aturan yang “diandalkan” untuk mencegah munculnya daerah otonomi baru adalah, aspirasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Forum Komunikasi Kelurahan maupun nama lain yang menjadi calon cakupan wilayah provinsi atau abupaten/kota yang akan dimekarkan.

BPD adalah perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keterlibatannya dalam pemekaran wilayah diharapkan mampu menepis suara sumbang yang sering dikemukakan oleh sejumlah pihak, bahwa pembentukan daerah otonomi baru, hanyalah kemauan elite politik, upaya memperoleh dana alokasi umum dan berbagai tuduhan miring lainnya yang berujung kepada upaya memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan lokal.

Padahal, jika kita merujuk kepada dinamika politik pasca reformasi, BPD
berjalan linier dengan reformasi bernegara. Sikap politik mereka tidak
ada bedanya dengan lembaga lainnya yang terus menuntut kesejahteraan dan keadilan. Tidak bisa diabaikan, bahwa dinamika politik pedesaan sama
gegap gempitanya dengan politik nasional yang hiruk pikuk diwarnai oleh
strategi memperoleh ataupun mempertahankan kekuasaan. Terlebih lagi BPD versi UU No. 32 Tahun 2004, juga tidak didominasi oleh para tokoh
masyarakat dalam kontrol kekuasaann negara. Karena itu, bukan mustahil
anggotanya diwarnai oleh kekuatan partai politik yang memiliki
kepengurusan sampai di tingkat desa/ kelurahan.

Karena itu, keikutsertaan BPD dalam pemekaran wilayah, justru bisa dipakai sebagai “arena” petualangan para elite, dalam rangka menumbuhkan semangat kelompok yang menafsirkan otonomi, sebagai kebebasan dalam mengatur pemerintahan sendiri yang lepas dari dominasi kelompok, etnik maupun sub-etnik lain.

Artinya, keterlibatan forum komunikasi desa/ kelurahan , sulit untuk
bisa diandalkan dalam mengendalikan pemekaran wilayah. Bahkan jika
merujuk kepada kultur politik, PP No. 78 tahun 2007 masih terperangkap oleh jerat “floating mass”, yang menganggap masyarakat desa tidak layak berpolitik. Peraturan ini menafikan implikasi reformasi politik di pedesaan dan masih memposisikan bahwa tokoh di akar rumput, sebagai entitas yang bisa diatur sesuai dengan kepentingan pemerintah.

Oleh sebab itu, jika UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 tahun 2007 masih tetap dipakai sebagai rujukan dalam pemekaran wilayah, maka pemerintah daerah harus memperbaiki berbagai macam persoalan yang disinyalir sebagai pemicu pemekaran. Misalnya yang amat klise adalah, melakukan pembangunan fisik dan non fisik yang merata, demi tercapainya kesejahteraan untuk semua lapisan masyarakat. Selain itu, yang selalu menimbulkan kecemburuan sosial dan harus menjadi perhatian adalah, (1) pola penetapan pejabat daerah harus benar – benar berdasarkan kepada kemampuan dan sejumlah syarat lain yang mudah diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. (2) proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, harus dilakukan dengan transparan, sehingga semua pelamar diberikan kesempatan yang sama. Untuk itu, sebaiknya diserahkan kepada institusi yang kredibilitasnya juga dipercaya, misalnya perguruan tinggi ataupun lembaga lain yang dipercaya independensinya, (3) proses pelaksanaan berbagai macam kegiatan yang melibatkan, lembaga swsasta dan entitas bisnis lainnya, harus dilakukan dengan prosedur yang terbuka, sehingga menghindari munculnya persekongkolan dalam proyek – proyek pembangunan.

Menyosialisasikan Kebhinekaan

Kalaupun pemerintah di daerah sudah berupaya melakukan tindakan – tindakan itu, maka yang tidak kalah pentingnya, dalam upaya mencegah semangat membentuk daerah otonomi baru adalah, memberikan kesadaran terhadap pentingnya kebhinekaan melalui “kegiatan bernuansa pengenalan keanekaragaman secara terbuka, bagi tokoh masyarakat. Atau setidak – tidaknya untuk anggota Badan Perwakilan Desa/ Kelurahan, sebagai benteng pertahanan untuk meminimalisir pemekaran wilayah, seperti yang diharapkan oleh PP No. 78 tahun 2007.

Secara sederhana untuk menumbuhkan naluri keanekaragaman ataupun
pluralisme, tidak perlu dikemas dalam bentuk indoktrinasi dan aneka
program kursif yang menakutkan rakyat, tetapi berpijak kepada substansi komunikasi antar budaya, yang menitikberatkan pada (1) sikap empati, atau memposisikan bagaimana seandainya diri sendiri berada dalam kelompok lain, (2) menghilangkan stereotip yang menggeneralisasikan sifat dan perilaku kelompok tertentu, baik yang positif maupun negatif, dan (3) menghilangkan prejudice atau prasangka terhadap kelompok lain yang berpotensi menimbulkan konflik.

Meski demikian, tanpa menafikan eksistensi lembaga swadaya
masyarakat yang sudah banyak bergerak untuk mengembangkan sikap pluralisme, tetapi secara faktual, program sejenis memberikan kesadaran dalam keanekaragaman secara “berkesinambungan” yang dilakukan pemerintah, masih teramat langka. Padahal, secara empirik, bibit konflik ataupun kecemburuan sosial, sebagai pemicu pembentukan daerah otonomi baru, bisa dengan mudah ditemukan di berbagai wilayah.

Model menyosialisasikan keanekaragaman berbasis Komunikasi Antar Budaya, diharapkan bisa membangun kesadaran hidup berdampingan antar kelompok etnik, sub-etnik maupun kelompok lainnya yang ada dalam satu wilayah. Jika kondisi ini terbangun dengan baik, dan di pihak lain manajemen pemerintahan juga dilakukan secara trasparan, pembangunan juga merata, maka akan tercipta kehidupan bersama yang harmonis, dan tanpa prasangka berlebihan terhadap kekuasaan orang – orang di luar kelompoknya. Masyarakat setempatpun, khususnya anggota Forum Komunikasi Desa ataupun Kelurahan, tidak tergiur oleh rayuan dari para elite yang berupaya memburu kekuasaan melalui merencanakan pemekaran wilayah. Implikasi yang lebih luas, semangat untuk membentuk daerah otonomi baru yang membawa semangat sub-nasional maupun nilai sektarian lainnya, dapat diminimalisir bahkan bisa ditiadakan sama sekali.

Namun persoalannya, secara empirik, memang tidak mudah menciptakan
kesadaran kebhinekaan yang terbuka dan menyentuh masalah karakteristik kelompok- kelompok yang ada di masyarakat. Sebab sejarah politik dan kebudayaan di Indonesia, membicarakan substansi hubungan antar etnik maupun antar kelompok, meskipun mengulas “perbedaan” untuk menciptakan sinergi sekalipun, akan terperangkap oleh jerat Suku Agama Ras Antar golongan (SARA) yang sensitif bagi kekuasaan negara.

Akibatnya, setiap usulan pemekaran, meskipun sarat dengan nilai – nilai sektarian, tetapi selalu dikesampingkan, bahkan dianggap tidak pernah ada oleh pemerintah, maupun elite lain dalam kekuasan negara. Padahal sebenarnya tidak terlampau sulit mengenali pola gerakan semacam itu. Oleh sebab itu, jika masalah ini tidak ditangani dengan baik melalui pendekatan keanekaragaman, maka dikhawatirkan akan mengganggu kebhinekaan dalam kehidupan bernegara. Selain itu, semangat sub nasional akan tetap dipakai sebagai amunisi yang diandalkan dalam upaya pembentukan daerah otonomi baru.

Jakarta, Juni 2008

Penulis :
Dr. Eko Harry Susanto

Dosen Fakultas Ilmu Komunikai, Universitas Tarumanagara Jakarta. Pemerhati Masalah Komunikasi dan Keterbukaan Informasi Publik
Pendidikan:
S1 Ilmu Pemerintahan UGM Yogyakarta, Lulus Tahun 1
S2 Ilmu Komunikasi UI Jakarta, Lulus Tahun 1996
S3 Ilmu Komunikasi Unpad Bandung, Lulus Januari Tahun 2004

Explore posts in the same categories: Budaya, Ekonomi, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: