Pemilu Non Partisipan

Menduga Potensi Golput
Dr. Eko Harry Susanto

Pemilihan Presiden tinggal menghitung hari. Namun hiruk pikuk kampanye kandidat presiden dan calon wakil presiden , tidak terlampau kuat gaungnya di akar rumput.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa ketiga pasang tokoh yang sedang bersaing menuju istana, tidak sepenuhnya mendapat apresiasi masyarakat. Ini bisa dilihat, bagaimana partai politik yang tergabung dalam koalisi, tidak bisa memaksa, agar seluruh elite dan konstituennya, tetap mendukung pasangan capres- cawapres pilihan partainya. Intinya, hampir semua partai yang berkoalisi, terpecah dalam urusan dukung mendukung capres – cawapres yang berbeda – beda.

Berdasarkan hasil jajak pendapat sebuah media di Jakarta, yang dipaparkan pada 18 Mei 2009, mereka yang memilih caleg parpol pada pemilu legislatif, yang tetap “konsisten” mendukung capres-cawapres yang dijagokan partainya melalui koalisi, hanya dalam kisaran, paling tinggi 70 persen. Sisanya terpencar memilih kandidat yang berbeda dengan pilihan partainya.

Dengan demikian, aktivis partai, simpatisan, dan konstituen parpol tidak selalu mau mencontreng kandidat yang dicalonkan partainya. Ini sepintas tidak ada yang aneh dalam demokartisasi politik. Namun yang menjadi persoalan, jika para pemilih parpol pada pemilu legislatif bulan April lalu, menjadi patah arang, dan tidak mau memberikan suaranya kepada pasangan capres- cawapres siapapun juga, dan lebih suka menjadi golput.

Golput Tahun 2004
Berpijak kepada pemilu tahun 2004, ada kecenderungan tingkat golput meningkat dari pemilihan umum legislatif ke pemilihan presiden tahap pertama dan tahap kedua. Dalam dalam pemilu legislatif, jumlah mereka yang golput adalah 23,24 persen, dan meningkat pada Pemilihan Presiden putaran pertama, menjadi 23,47 persen. Bahkan pada Pemilihan Presiden putaran kedua, yang hanya menyisakan SBY-JK dan Megawati- Hasyim Muzadi, jumlah golput semakin meningkat, dalam kisaran 26,31 persen.

Sementara itu, berdasarkan data pemilihan legislatif bulan April tahun 2009, jumlah Golput sudah membengkak, sekitar 29,01 persen dari pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, atau sekitar 49.677.076 pemilih yang tidak menggunakan haknya dalam pemilu legislatif. Jika ditambah lagi dengan sekitar 17.488.581 suara yang tidak sah, maka betapa besarnya jumlah mereka yang dapat diklasifikasikan sebagai golput.

Menyangkut suara yang tidak sah, bisa saja akibat kesalahan memilih, namun bukan mustahil jika itu adalah bentuk kesengajaan untuk mengekspresikan golput. Intinya, jumlah golput pada pemilu legislatif pada tahun 2009 lebih banyak , jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi politik pada pemilu tahun 2004.

Pemicu Golput
Pada konteks ini, ada beberapa faktor yang diasumsikan bisa mempengaruhi tingkat partisipasi politik dalam pemilihan presiden. Pertama, masyarakat harus menghadapi kenyataan, bahwa suara mereka dipakai sebagai alat tawar – menawar politik, yang tidak menghiraukan lagi masalah ideologi dan orientasi partai. Jargon klise yang didengungkan, adalah koalisi strategis demi kepentingan bangsa dan negara. Masalah ini teramat umum, sehingga alasan itu tidak mudah bisa diterima masyarakat. Akibatnya, bukan mustahil jika sejumlah masyarakat akan menjauhkan diri dari bilik suara pada 8 Juli nanti.

Faktor Kedua, sesungguhnya lebih terikat dengan eksistensi pemilih bimbang yang jumlahnya cukup signifikan. Hasil survei sebuah media di Jakarta, pada tanggal 30 Maret 2009, atau menjelang pemilihan legislatif bulan April, menunjukkan bahwa jumlah massa cair sekitar 38,2 persen. Selain itu, ada sinyalemen, bahwa pemilih bimbang identik dengan kelompok masyarakat yang apolitis. Atau mungkin saja, mereka adalah komunitas yang tidak terlalu percaya terhadap peran partai politik, sehingga pada pemilu legislatif April laku, sebagian dari mereka tidak memberikan suaranya.

Kendati demikian, munculnya Budiono yang mendampingi SBY, diprediksikan mampu menggaet kelompok apolitis untuk tidak menjadi golput. Sebab, mantan Gubernur BI itu, bukan tokoh partai politik, sehingga bisa saja sejalan dengan harapan dan kemauan masyarakat yang tidak suka berpartai. Dengan kata lain, massa apoliris dengan langkah ringan akan menuju ke Tempat Pemungutan suara pada hari H pemilihan presiden.

Tetapi harapan itu bisa saja pupus, akibat suara nyaring seputar jatah menteri dalam koalisi Cikeas. Sebab harapan kelompok apolitis untuk melihat para “profesional” yang tidak berpolitik, menduduki kursi kabinet semakin menjauh. Padahal, itu salah satu harapan masyarakat apolitis. Memang elite Partai Demokrat, sudah teramat sering membantah tentang jatah kursi, tetapi persoalannya, justru partai koalisi yang tergabung dalam poros Cikeas, memposisikan kursi kabinet, sebagai alat untuk mengikat konstituen agar tetap setia kepada kandidat pilihan partainya. Alhasil masyarakat apolitis bukan mustahil tetap gamang untuk menyuarakan pilihannya.

Faktor lain yang ketiga, sebagai pemicu golput adalah, isi kampanye yang saling menyerang antar kandidat maupun tim suksesnya, bukan malah mencerdaskan rakyat dalam berpolitik yang santun dan demokratis, tetapi justru menguatkan kembali, asumsi betapa rapuhnya fondasi kesadaran berbangsa dan berpemerintahan “Indonesia yang satu”, kerja bersama, menghadapi tantangan bersama.

Kampanye cenderung mengeksplorasi saling mengklaim kesuksesan, sembari menegaskan kehebatan kinerja kelompoknya. Celakanya, dalam pemaparan yang bertubi – tubi, selalu menggunakan komparasi hasil belaka, tanpa mengkaitkan dengan situasi dan kondisi yang terjadi sekarang maupun pada awal reformasi. Ini mengingatkan jargon politik kekuasan represif, yang tidak pernah mau tahu keberhasilan siapapun jika dalam posisi berseberangan. Selain itu, informasi yang dijejalkan dalam kampanye bersifat monoton, yang berpotensi menimbulkan kejenuhan, dan berimplikasi terhadap upaya menghindar dari bilik suara.

Secara esensial, golput dalam pemilihan presiden tahun 2009 tidak akan pudar. Namun demi untuk menciptakan demokratisasi dalam kehidupan bernegara, sudah selayaknya jika masyarakat yang apolitis maupun kelompok lain yang skeptis terhadap politik, tetap memnggunakan hak suaranya dalam pemilihan presiden. Sebab, jika merujuk kepada dogma politik praktis, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, sejalan dengan kegairahan rakyat dalam mendukung demokrasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jakarta, Maret 2009
Penulis :
Dr. Eko Harry Susanto
Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara Jakarta. Pemerhati Masalah Komunikasi dan Transparansi Informasi Publik

Pendidikan:
S1 Ilmu Pemerintahan UGM Yogyakarta, Lulus Tahun 1981
S2 Ilmu Komunikasi UI Jakarta, Lulus Tahun 1996
S3 Ilmu Komunikasi Unpad Bandung, Lulus Januari Tahun 2004

Explore posts in the same categories: Budaya, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: