Demokrasi Politik Universal

Demokrasi Politik Tetap Diperlukan
Dr. Eko Harry Susanto

Upaya mencapai kesejahteraan dengan jalan demokratisasi memang bukan pekerjaan mudah bagi pemerintahan SBY-JK, namun tidak berarti harus membenarkan terhadap pernyataan sejumlah elite dalam kekuasaan negara yang gemar mengungkapkan, “apa artinya demokrasi yang mengunggulkan kebebasan jika tidak bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut biasanya dikaitkan pula dengan Singapura. Ini kurang relevan, mengingat kehidupan bernegara di Singapura bukan hanya diekspresikan secara eksplisit melalui sejumlah regulasi politik, tetapi lebih menyentuh pada aspek substantif dalam kehidupan bernegara secara beradab.

Tanpa bermaksud menilai kehidupan politik di negara kota itu, ada baiknya mencermati Singapore Paper on Shared Values Tahun 1991 yang berisi panduan sederhana untuk menghormati kehidupan bernegara yang beretika. Nilai – nilai rasional yang terkandung di dalamnya mencakup, pertama, nation before community and society above self, yang menggaris bawahi, kepentingan negara dalam upaya memakmurkan rakyatnya berada diatas kepentingan pribadi.

Kedua, family as the the basic unit of society, keluarga sebagai kesatuan dasar masyarakat, oleh karena itu harus menjadi perhatian negara. Nilai rasional yang ketiga adalah community support and respect for the individual yang berprinsip bahwa perlu ada kesimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu.

Selanjutnya nilai yang keempat adalah concensus, not conflict, pendapat yang berbeda harus diakomodasikan dan dicarikan konsensus, bukan justru menciptakan konflik yang berkepanjangan. Sedangkan yang kelima, racial and religious harmony, harmonisasi terhadap keanekaragaman rasial dan agama yang dipeluk masyarakat.

Kelima nilai tersebut dijalankan untuk mencapai kesetaraan dan keseimbangan dengan terminologi kesejahteraan sosial – ekonomi. Oleh sebab itu, elite politik dan pemerintah yang seringkali lebih mengunggulkan faktor ekonomi, seharusnya tidak membandingkan negeri Singa itu dari aspek kehidupan politik yang dipersepsikan secara general melalui kebebasan bertindak, berbicara dan mengeluarkan pendapat.

Dengan sudut pandang kesejahteraan untuk semua rakyat, semestinya para pejabat Indonesia harus membandingkan masalah – masalah lain sebagai penunjang meningkatnya pertumbuhan ekonomi Singapura. Berdasarkan catatan Bank Dunia Tahun 2005, Singapura menetapkan peraturan untuk memulai bisnis, dengan mematok 7 (tujuh) prosedur yang membutuhkan waktu hanya 8 (delapan) hari dengan biaya 1,2 kali (%GNP/kapita). Bandingkan dengan Indonesia, dengan 12 prosedur dengan jangka waktu 151 hari dan 130, 7 (% GNP/Kapita). Konklusinya biaya untuk memulai bisnis di Indonesia birokratis, membutuhkan waktu jauh lebih lama dan biaya yang sangat tinggi, dibandingkan dengan Singapura.

Dalam konteks berbeda, namun tetap mengunggulkan aspek ekonomi, meski dalam bingkai demokratisasi, Budiono, Menteri Koordinator Perekonomian, pada pidato pengukuhan sebagai gurubesar di Universitas Gadjah Mada mengemukakan, bahwa “Indonesia masih beresiko tinggi untuk keberhasilan demokrasi. Pasalnya, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sekitar 4000 dollar AS, sedangkan batas kritis bagi kelangsungan demokrasi adalah 6.600 dolar AS”.

Mudah – mudahan pendapat guru besar UGM tersebut, tidak ditafsirkan oleh para penyelenggara negara, tentang perlunya pemerintahan yang membatasi kebebasan berpolitik, dan memberondong dengan bahasa kekuasaan yang selalu mengunggulkan masalah ekonomi. Sebab hakikatnya, amanat reformasi berpangkal pada demokratisasi politik yang harus dikembangkan dan tidak boleh dinomorduakan. Bahkan secara faktual, salah satu penyebab jatuhnya pemerintahan Soeharto, karena menomorduakan demokratisasi politik dengan menyihir masyarakat melalui retorika pertumbuhan ekonomi yang serba kuantitatif dan tidak diketahui oleh rakyat.

Secara esensial, mengabaikan demokratisasi politik adalah kesalahan besar yang tidak perlu diulangi oleh siapapun yang berkuasa. Tidak perlu meniru negara lain yang tanpa demokrasi bisa makmur. Tidak selayaknya menafikan demokratisasi politik dengan dalih rakyat harus makmur lebih dahulu. Semuanya harus dilakukan bersama – sama dan seimbang.
Selain itu, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah kerja keras membenahi seluruh entitas dalam kekuasaan negara, khususnya kekuasaan eksekutif, legislatif maupun judikatif yang bisa memacu perkembangan demokrasi politik maupun pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bukan dengan jalan pintas memimpikan kembalinya gaya pemerintahan yang mengingkari dinamika politik masyarakat dengan mematikan gerakan – gerakan ke arah demokratisasi bernegara.

Memang di saat kesulitan ekonomi yang belum sepenuhnya teratasi dengan baik, model pemerintahan otoritarian paternalistik yang pernah bertahan sepanjang pemerintahan Orde Baru, cenderung dijadikan rujukan oleh untuk mengatasi berbagai persoalan yang melilit bangsa Indonesia. Bahkan tidak ada kajian teoritis maupun faktual yang menyatakan bahwa kemakmuran berkelanjutan bisa dicapai dengan jalan tangan besi.

Dalam kajian historis, di sejumlah negara dengan penguasa tiran pada awalnya mampu memberikan kemakmuran bagi rakyatnya, namun sejalan dengan meningkatnya kesadaran bernegara, masyarakatpun menjadi jenuh dan menuntut kebebasan politik untuk melengkapi kehidupan bernegara yang sejahtera dan demokratis.

Oleh sebab itu, terlalu berlebihan jika mengkambinghitamkan demokrasi sebagai sumber masalah dan semakin terpuruknya kehidupan masyarakat. Sebab demokrasi bukan sebatas hiruk pikuk kebebasan untuk mengekspresikan kehendak, tetapi demokrasi adalah faktor penting dalam mencapai kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

Meski demikian, tidak bisa dipungkiri, bahwa demokrasi dalam retorika dan propaganda yang ditafsirkan secara integralistik dengan bumbu harmonisasi, serasi, selaras dan seimbang, adalah alat yang paling potensial dalam masyarakat majemuk untuk mendiferensiasi kesempatan dan kesetaraan dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

Jakarta, 2007
Dr. Eko Harry Susanto
Dosen Fakultas Ilmu Komuniikasi Untar Jakarta. Pemerhati masalah komunikasi dan politik. Fasilitator Komunikasi Publik.

Pendidikan:
S1 Ilmu Pemerintahan UGM Yogyakarta, Lulus Tahun 1981
S2 Ilmu Komunikasi UI (Reguler) Jakarta, Lulus Tahun 1996
S3 Ilmu Komunikasi Unpad Bandung, Lulus Januari Tahun 2004

Explore posts in the same categories: Budaya, Pendidikan, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: