PEMUDA DAN NASIONALISME

Sumpah Pemuda dan Politik Kaum Muda
Dr. Eko Harry Susanto

Sumpah Pemuda tahun 1928 menyemai dan memperkuat bibit persatuan dan kebangsaan Indonesia. Namun gerakan politik anak muda pascareformasi, yang berjalan seiring dengan peringatan seratus tahun ikrar persatuan justru seperti tersendat, tidak berkutik dan terperangkap dalam gerak siklus sebuah sistem politik yang cenderung mengabaikan rasa persatuan. Oleh sebab itu, wajar jika dalam berbagai jajak pendapat, masyarakat tidak berharap banyak munculnya tokoh muda dalam waktu dekat.

Secara historis, skeptisme terhadap tokoh muda, tidak terlepas dari hegemoni pemerintah otoriter yang membelenggu gerakan politik anak muda. Berbagai institusi sebagai sub-ordinat kekuasaan negara dibentuk untuk membatasi gerakan politik anak muda. Melalui program – program bernuansa mempertahankan kekuasaan, anak – anak muda diajari tentang bagaimana “memilah” untuk menghormati nilai – nilai perjuangan, kepahlawanan, mengeksplorasi jargon harmonisasi dalam tafsiran sepihak, dan memberi sejumlah petunjuk untuk menghadapi musuh “penguasa” yang sesungguhnya lawan politik dalam khasanah demokrasi bernegara.
Konkritnya, pusat – pusat persemaian politik anak muda itu tidak menanamkan rasa persatuan sejati, tetapi justru mendidik dan membekali mereka dengan filosofi egosentrisme, eksklusivisme dan semangat sektarian untuk mengklaim kebenaran yang ditafsirkan sesuai kepentingannya.

Kelemahan Berpolitik

Oleh sebab itu, kendati reformasi sudah berlangsung hampir satu dasawarsa, namun mengingat tokoh senior hasil kaderisasi masa lalu masih berperan dalam mengontrol lembaga politik dan pemerintahan, maka sikap menghadapi anak muda yang diterapkan, masih dalam bentuk menguasai dan mengendalikan anak muda dalam berpolitik. Implikasinya, meski tahun 1998 muncul anak – anak muda tampak perkasa dalam gerakan politik melengserkan Soeharto, tetapi ketika mereka terjun di dunia politik praktis tidak mampu berperan banyak.

Padahal awalnya, mereka bersemangat ingin mengubah sistem partai politik yang lebih demokratis dan sejumlah cita – cita ideal lain yang bisa membawa bangsa Indonesia menuju kehidupan bernegara yang beradab. Namun faktanya tidak terbukti. Sebab, keterlibatan para aktivis muda di dunia politik praktis, lebih banyak yang bersifat instan, dikatrol oleh para senior yang berpengaruh di partai, tidak merintis karier politik dari bawah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan memperoleh berbagai kemudahan untuk berkiprah di partai.

Akibatnya, dalam kungkungan “hutang budi” kepada para senior, jangankan membawa perubahan ke arah demokrasi yang lebih beradab, menciptakan dinamika internal ditubuh partai saja tidak mampu. Bahkan, yang terjadi justru larut dalam tradisi politik patronage yang mengabaikan keberpihakan kepada rakyat yang sangat mengharapkan peran mereka. Akibat serius lain, anak – anak muda itu malah terkena virus untuk melembagakan budaya politik otoritatif yang tidak memberikan kesempatan tumbuhnya demokrasi bernegara.

Bisa saja, mengkomparasikan keterlibatan instan dalam berpolitik di Indonesia dengan negara – negara maju. Dalihnya, di negara demokratis, partai politik juga lazim mencari tokoh muda “cemerlang” atau pemberani untuk mengisi jabatan partai politik. Tetapi harus diingat bahwa, negara demokrasi menanamkan kultur egaliter dalam berkomunikasi dan kemakmuran meminimalisir ketergantungan ekonomi para aktivis terhadap partai politik, sehingga orang muda yang direkrut partai, tetap memiliki kemandirian dan keberanian melakukan pembaharuan dalam tubuh partai politik.

Meskipun dalam peran kukungkungan patronage yang mengunggulkan status dalam berpolitik, sesungguhnya masih banyak aktivis muda ataupun politisi muda yang memiliki pemikiran memadai untuk membangun Indonesia yang bersatu dan sejahtera. Namun sayangnya, ide itu kerap tidak ada kelanjutan karena terbentur hegemoni kebijakan partai yang notabene dikendalikan oleh para tokoh senior yang kurang sensitif terhadap persatuan Indonesia.

Esensinya, dalam “masyarakat status” yang mengunggulkan citra personal tokoh senior, sulit mengharapkan tokoh muda untuk memimpin bangsa Indonesia saat ini. Jikapun ada tokoh senior yang bisa menjalankan peran komunikasi politik sebagai pendorong (energizer), pengarah (orienter) dan pemadu (integrator- coordinator) perubahan ke arah demokratisi universal, tetapi jumlahnya tidak sebanding dengan yang masih memiliki kultur feodal yang cenderung mengunggulkan dominasi status. Oleh sebab itu, diperlukan keberanian anak muda di partai politik untuk mengimbangi tindakan tokoh senior yang lamban dan bergerak siklus dalam berpolitik.

Namun persoalannya, dalam dominasi budaya material yang kerap diunggulkan, para aktivis muda masih memposisikan institusi politik sebagai entitas yang mampu memberikan kehidupan lebih baik. Alhasil, ketika berada dalam lingkaran partai politik, mereka memiliki ketergantungan besar tehadap tokoh senior penguasa yang terus melembagakan budaya patronage yang tidak membrerikan kesempatan kepada kaum muda untuk berpolitik secara progresif dan linier sesuai karakter gerakan kaum muda.

Jakarta,   Nopember 2008
Dr. Eko Harry Susanto
Pemerhati Masalah Komunikasi dan Politik. Fasilitator berbagai Pelatihan Komunikasi Publik.

Pendidikan:
S1 Ilmu Pemerintahan UGM Yogyakarta, Lulus Tahun 1981
S2 Ilmu Komunikasi UI Jakarta, Lulus Tahun 1996
S3 Ilmu Komunikasi Unpad Bandung, Lulus Januari Tahun 2004

Explore posts in the same categories: Budaya, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: