BIROKRASI PEMERINTAH

Siklus Reformasi Birokrasi
Dr. Eko Harry Susanto

Reformasi birokrasi yang menjadi salah satu program andalan permerintahan SBY – JK, belum menampakkan hasil yang menggembirakan, karena masih banyak persoalan pelayanan kepada publik yang belum sesuai harapan masyarakat.

Padahal, sejumlah elite partai politik dan berbagai kalangan dalam masyarakat tidak bosan – bosannya menyampaikan harapannya tentang perlunya kepemimpinan birokrasi yang kuat untuk menciptakan good governance. Pimpinan dilingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai institusi pemerintah yang memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan reformasi birokrasi, pada berbagai kesempatan, mengakui bahwa kepemimpinan birokrasi belum mampu menangani program pemerintah lebih baik.

Sesungguhnya upaya untuk melakukan reformasi birokrasi untuk menghasilkan kepemimpinan birokrasi yang profesional dan kredibilitasnya diakui oleh masyarakat sudah dilakukan oleh para presiden Republik Indonesia pasca Soeharto.

Habibie telah membuat sederetan peraturan yang menyangkut reformasi birokrasi yang dituntut oleh rakyat, tetapi dalam fakta sosial yang bisa dilihat oleh rakyat dan secara substansial menyentuh reformasi birokrasi, adalah upaya dari presiden RI ketiga tersebut untuk menghilangkan bahasa – bahasa euphimisme di kalangan birokrasi pemerintahan.

Bahasa yang sering dipakai untuk menghaluskan dan menutup – nutupi perilaku aparatur pemerintah yang tidak adil, terlalu otoriter dan tindakan lainnya yang intinya merugikan rakyat, dengan cepat menghilang atau setidaknya jauh berkurang di masa pemerintahan Habibie. Reformasi birokrasi memang dituntut untuk transparan dan tidak basa – basi dalam mengungkapkan bermacam – macam tindakan pemerintahan.

Bentuk lain dari reformasi birokrasi adalah upaya Presiden Abdurahman Wahid, menghilangkan simbol kekuasaan birokrasi pemerintahan dengan meniadakan upacara bulanan setiap tanggal 17. Ritual bulanan birokrat berseragam KORPRI itu memang dipelihara oleh negara sebagai alat pamer kekuatan kepada rakyat.

Dalam perspektif komunikasi politik, upacara bulanan, tidak sekadar dipakai oleh para pimpinan lembaga pemerintah untuk mengingatkan agar para Pegawai Negeri Sipil (PNS) bekerja dengan baik, penuh disiplin dan sejumlah jargon – jargon klise lainnya, tetapi lebih bermakna bahwa rakyat di perkotaan sampai ke pelosiok desa harus tunduk kepada kekuatan politik. Tentunya dari segi legal – formal, Gus Dur juga mengeluarkan sejumlah aturan yang substansinya juga mereformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, tentu saja banyak peraturan yang dikeluarkan untuk mengatur kinerja birokrasi pemerintahan, tetapi faktanya reformasi birokrasi tidak bisa berjalan dengan mulus. Bahkan putri Bung Karno tersebut pernah mengemukakan pernyataan yang intinya “sebagai presiden bisa saja memegang kerah baju para menterinya, namun terhadap para birokrat dibawahnya, tidak bisa apa- apa”. Artinya, membenahi birokrasi memang belum mampu menyentuh ke akarnya.

Berdasarkan ilustrasi tersebut diata, hakikatnya reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Dalam wacana kultural, salah satu faktor yang menyebabkan sulit melakukan reformasi birokrasi adalah , kuatnya nilai patronage di lingkungan aparatur pemerintah yang lebih berorientasi kepada penguasa, bukan kepada rakyat yang notabene harus dilayani. Budaya patronage, lebih banyak mendambakan menjadi tokoh dengan belajar dari kehidupan patronnya yang bisa menikmati kedudukan dan peranannya.

Dalam situasi reformasi politik yang menempatkan partai – partai di departemen, lembaga non departemen dan institusi pemerintah lainnya, maka para birokrat pemerintah secara terselubung dituntut untuk tunduk kepada patron politik pimpinannya.

Dalam kondisi semacam ini, rasanya aparat pemerintah tidak bisa diharapkan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Sebab yang dipikirkan adalah, bagaimana memberikan servis kepada patron politiknya. Alhasil, kalaupun para pejabat pemerintah mau menjalankan berpihak kepada rakyat, maka akan dirancang strategi yang dikemas dalam aspek legal formal dengan sasaran ganda yaitu untuk kepentingan rakyat dan demi meningkatkan citra politiknya

Secara sosiologis, reformasi birokrasi juga akan terhambat karena karakteristik masyarakat Indonesia lebih mengedepankan kolektivitas daripada sistem kerja organik, yang mengukur prestasi individual. Birokrasi pemerintahan, pada umumnya menyukai kelonggaran hubungan dalam tugas.

Sepintas perilaku ini fleksibel dan mengandung nilai positif, namun jika direntang lebih jauh, menimbulkan mentalitas konformisme, kemalasan sosial, mematikan sikap kemandirian dan kurang terbuka terhadap kelompok lain. Jelas ini tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang menghendaki penegakan aturan dalam menjalankan kekuasaan negara.

Sesungguhnya, melakukan reformasi birokrasi identik dengan kembali kepada makna sejati birokrasi. Sebab , dalam pandangan Max Weber, birokrasi merupakan tipe ideal untuk menjalankan roda organisasi. Birokrasi memiliki karakteristik adanya pembagian kerja, hirarki atau struktur organisasi, memiliki aturan dan prosedur yang jelas, menghargai profesionalisme dan hubungan kerja di dalam organisasi bersifat impersonal.

Berkaca pada birokrasi yang sesungguhnya, esensinya yang harus direformasi adalah aparat dan lembaga – lembaga pemerintahan yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan nilai birokrasi Weber, bukan malah mengkambinghitamkan birokrasi sebagai biang semua persoalan yang berbelit – belit ketika berurusan dengan pemerintah..

Oleh sebab itu, reformasi aparatur di lembaga pemerintah, harus menghasilkan model kepemimpinan birokrasi yang berani mengikis budaya patronage di lingkungan institusi pemerintah, dan mau bekerja secara maksimal untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Meski demikian, dalam situasi partai politik yang mendominasi institusi pemerintah, maka reformasi birokrasi berpotensi menciptakan model kepemimpinan yang tetap bernuansa patronage. Akibatnya, reformasi birokrasi di Indonesia analog dengan siklus dalam bingkai waktu diakronik yang terus berulang. Bergerak seperti melangkah ke depan tetapi sesungguhnya sedang menukik dan kembali ke belakang.

Jakarta, Maret 2008

Explore posts in the same categories: Budaya, Ekonomi, Pendidikan, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: