Koran Jakarta, 31 Mei 2012

Regenerasi Nasional I Banyak Tokoh Tanggalkan Nilai-nilai Patriotisme
Rakyat Rindu Pemimpin Propluralisme

JAKARTA – Rakyat menanti munculnya pemimpin yang kaya gagasan dan hanya loyal pada bangsa dan negara. Setelah 14 tahun reformasi berjalan, rakyat sangat merindukan pemimpin yang tegas, berani mengambil sikap demi rakyat, dan menjunjung tinggi kemajemukan di atas kepentingan kelompok.

Publik merindukan pemimpin yang berpihak pada pluralisme. “Kita berharap pemimpin nasional ke depan tidak lagi menghampiri publik dengan modal pencitraan, tapi menawarkan pada publik gagasan cerdas dalam mengelola negara ini. Publik kini merindukan pemimpin yang memiliki integritas dan kompetensi dalam kepemimpinan, pemimpin yang sarat akan gagasan kebangsaan,” tegas Dekan Fakultas Komunikasi Universitas Tarumanegara, EkoHarry Susanto, kepada Koran Jakarta, Rabu (30/5).

Selain itu, pemimpin yang dibutuhkan saat ini adalah pemimpin yang memiliki kemampuan beradaptasi dalam globalisasi politik dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat dan negara. Oleh karena itu, seorang pemimpin wajib punya orientasi ke depan untuk menjadikan negara memiliki kemandirian, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik serta berani memangkas kebergantungan pada bantuan ataupun utang luar negeri.

“Itulah pemimpin yang dirindukan rakyatnya karena memiliki kepedulian terhadap pelayanan kepada publik yang tinggi. Tidak zamannya lagi sekarang pemimpin yang mengutamakan citra, yang hanya pintar beretorika, tapi miskin tindakan,” tegas Eko.

Di tempat terpisah, Ketua Yayasan Pembina Universitas Pancasila, Siswono Yudo Husodo, menilai sebagian elite politik di Tanah Air tidak menggunakan kekuasaannya sebagaimana yang diharapkan dalam sistem politik modern. Dalam sistem politik modern, kekuasaan seharusnya bertujuan mendatangkan kesejahteraan umum.

“Elite saat ini banyak yang mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Di era reformasi ini, kita sedang menyaksikan kualitas kepemimpinan dalam masyarakat, di semua tingkatan, merosot hebat,” kata Siswono dalam acara Rembuk dan Sarasehan Nasional tentang “Kepemimpinan Nasional Berkarakter Pancasila” di Universitas Pancasila, Jakarta, Selasa.

Kurangnya Integritas
Siswono menilai salah satu kelemahan mencolok bangsa Indonesia saat ini adalah kurangnya integritas banyak individu yang memegang posisi kunci dalam berbagai bidang. Ditambah lagi dengan sikap masyarakat yang permisif terhadap penyimpangan.

Masyarakat pun sering mengabaikan proses dan lebih mementingkan hasil akhir. “Itu merupakan ciri masyarakat instan, cenderung machiavelis, yang demi tujuan tertentu menghalalkan berbagai cara,” ungkap dia.

Siswono menyayangkan semakin banyaknya tokoh masyarakat yang mulai meninggalkan nilai-nilai patriotisme. Moralitas di segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, hukum, maupun budaya, merosot. Ketertiban masyarakat juga merosot. Koruptor yang dermawan cenderung lebih dihormati.

Karena itu, Siswono mengingatkan kita untuk meningkatkan kepekaan dan kehalusan rasa serta budi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di segala bidang. “Moral dan etika menjadi sangat penting bagi negara setelah melihat kenyataan banyak terjadinya penyimpangan di banyak institusi negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif,” tegas Siswono.

Sementara itu, pengamat politik UGM, Erwan Agus Purwanto, menilai partai politik, hingga saat ini, belum siap melahirkan calon pemimpin berkualitas. Mandeknya sistem pengaderan di partai telah menghambat munculnya tokoh-tokoh potensial, seperti orang muda, untuk berkontestasi maupun memimpin pada 2014.

Secara terpisah, pengamat hukum dari Universitas Andalas Padang, Saldi Isra mengatakan Pemimpin yang tidak memperdulikan rakyatnya dan lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, harus dihukum dengan cara tidak dipilih kembali dalam pemilihan mendatang.

Rakyat sebagai pemilih harus diberikan pendidikan politik agar tidak lupa dengan kelakuan buruk pemimpin tersebut. Menurut Saldi, harus ada upaya yang intensif untuk selalu mengingatkan, akan kelakuan pemimpin yang lebih mementingkan pribadi dan kelompoknya.

Karena itu pendidikan politik terhadap masyarakat harus selalu diingatkan kalau perlu diintensifkan agar masyarakat tidak lupa. Pendidikan politik dapat diberikan melalui pemberitaan di media massa, pendidikan politik oleh lembaga swadaya masyarakat dan pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi.

Meski hasilnya belum tentu terlihat pada Pemilu 2014, namun seti daknya ada upaya pembelajar an terhadap masyarakat. “Karena pada dasarnya, bukan hanya terhadap pribadi pemimpin itu saja, yang harus diberi pelajaran, namun juga terhadap partai politik, yang mendukung pemimpin berkelakuan buruk itu, juga harus diberi pelajaran,” tukas Saldi. ags/cit/har/nsf/eko/P-4

NASIONAL | Polkamnas
Beberapa Menteri Berkinerja Buruk Tetap Bertahan

Minggu, 29 April 2012
Pejabat Negara I Ubah Paradigma Menteri Atas Jabatan
JAKARTA – Dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, terdapat beberapa menteri yang ber kinerja buruk, tapi tetap bertahan. Para menteri bersangkutan lebih mencintai jabatannya daripada kepentingan bangsa yang lebih besar. Mereka beralasan bahwa pergantian menteri merupakan hak prerogatif presiden.

“Mestinya menteri yang tak cakap mundur karena tidak mampu melaksanakan tugas, seperti Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih, yang mengundurkan diri karena merasa tidak mampu lagi menjalankan tugas, mengingat kesehatannya,” ujar Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), Toto Sugiarto, ketika dihubungi, Sabtu (28/4).

Bukti terdapatnya sejumlah menteri yang berkinerja buruk dan tidak optimalnya dalam menjalankan tugasnya kata Toto, dapat dilihat dari hasil evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Semestinya, apabila mendapat predikat berkinerja buruk, menteri bersangkutan legowo mengundurkan diri. Menurut Toto, Elit politik dan pejabat negara di negeri ini, khususnya menteri, masih terjebak pada paradigma sempit kekuasaan.

Tidak ada kepedulian dari mereka untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan keuntungan pribadi atau kelompok. “Jabatan itu belum dianggap sebagai amanah, tapi peluang yang mesti dimanfaatkan sebaik-baiknya,” tuturnya.

Dia mengatakan keputusan mundur Endang seharusnya mampu mengubah paradigma dari para menteri lain. Bahwa apabila seorang menteri yang waktunya akan banyak tersita untuk urusan selain persoalan negara, sebaiknya mengundurkan diri.

“Apa pun itu alasannya, tidak harus sakit, tapi juga yang lain, seperti hukum ataupun yang lainnya,” kata dia. “Mundur itu bukan bentuk lepas tanggung jawab, tapi justru sumbangsihnya supaya kementerian terkait ditangani orang yang tepat dan lebih efektif,” tandasnya.

Budaya Mundur
Pengamat politik UGM, Ari Dwipayana, juga sepakat bahwa budaya mundur perlu ditumbuhkan semisal terhadap menteri yang berkinerja buruk. Walaupun, menurutnya, kondisi demikian juga akan sangat sulit diharapkan menilik mentalitas para elit. “Karena ini persoalan kerelaan hati, sulit mengharap itu,” ungkapnya.

Dia mengatakan sebenarnya selain mengharap kerelaan dari menteri, Presiden juga dapat lebih aktif dalam mengevaluasi karena ukuran-ukuran evaluasi itu telah tersedia, baik yang berdasarkan atas kinerja maupun yang berdasarkan faktor politis.

Terkait kosongnya kursi Menkes dan Wakil Menteri ESDM, menurutnya, membuka peluang untuk perombakan kabinet (reshuffle). “Jadi pintu pembuka bagi presiden untuk lakukan penataan kabinet, pengisian yang kosong, dan konsolidasi kabinet,” tuturnya.

Apabila sebelumnya basis penataan adalah kinerja, namun menurutnya kali ini Kepala Negara dapat menggunakan basis politik seperti merealisasikan dorongan untuk memberi sanksi PKS. “Kita tunggu, apa momentum politik ini akan dimanfaatkan presiden,” kata Ari.

Sementara itu, Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, mengatakan belum ada pembicaraan mengenai siapa pengganti dari Endang sebagai Menkes. Termasuk, Presiden juga belum membicarakan mengenai siapa figur yang akan menempati kursi Wamen ESDM. Sampai saat ini, tugas-tugas di pos tersebut diambil alih oleh menteri atau wakil menterinya.

Julian menambahkan dia juga belum mendengar arahan Presiden Yudhoyono tentang perlunya reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Menurutnya, jika nanti ada seseorang yang ditunjuk sebagai Menkes maupun Wamen ESDM, konteksnya bukan berarti terjadi reshuffle kabinet.

Dekan Fakultas Komunikasi Universitas Tarumanegara, Eko Harry Susanto, saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, mengatakan keputusan Menteri Endang adalah contoh, bagaimana seharusnya pejabat bersikap ketika dihadapkan pada masalah yang membuat pekerjaannya tak maksimal.

Endang, kata dia, adalah pejabat yang punya kesadaran dan mampu mengukur diri sendiri. Tetapi, alangkah bagusnya jika kesadaran itu muncul saat merasa prestasi kerja buruk atau gagal. Budaya merasa gagal yang belum tumbuh di tanah air. har/ags/AR-3
ISTIMEWA

Strategi Pembangunan I Daerah Perbatasan Mengalami Krisis Kebangsaan

Konsep Pembangunan Infrastruktur Harus Lebih Matang

KORAN JAKARTA/YUDHISTIRA SATRI
JAKARTA – Konsep pembangunan infrastruktur, terutama irigasi dan listrik, di daerah harus dipersiapkan lebih matang sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh warga dan tidak mengecewakan rakyat setempat. Saat ini, sekitar 70 persen infrastruktur pelabuhan dan bangunan pantai di seluruh Indonesia bermasalah karena perencanaan dan desain tidak sesuai standar konstruksi.

Selain itu, operasional infrastruktur tersebut sangat boros, tidak berkelanjutan, dan mudah rusak. Pengamat ekonomi dari FEUI, Aris Yunanto, mengemukakan hal itu di Jakarta, Jumat (20/4). Ia mengharapkan pemerintah tidak lagi mengecewakan rakyat dengan berbagai janji untuk membangun infrastruktur seperti irigasi dan listrik, terutama di daerah perbatasan dan kawasan Indonesia bagian timur.
“Kali ini, pemerintah harus ‘dipaksa’ untuk segera membangun infrastruktur di Indonesia bagian timur. Ini penting agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial, tuntutan disintegrasi, atau berbagai masalah sosial, politik, serta ekonomi lain. Untuk itu, strategi pembangunan kali ini harus memprioritaskan pemerataan pembangunan,” kata Aris Yunanto, di Jakarta, Jumat (20/4).
Sebelumnya, dikabarkan pemerintah diminta segera membangun infrastruktur di daerah, terutama pembangunan irigasi dan jaringan listrik, agar tidak memupuk kecemburuan sosial antara pusat dan daerah. Selain itu, hal tersebut juga untuk menangkal munculnya opini bahwa daerah sengaja dimiskinkan dan dilupakan oleh pemerintah pusat yang dengan sengaja mengeruk kekayaan alam daerah untuk kepentingan sendiri.
Ketimpangan pembangunan pusat dan daerah lambat laun akan memunculkan pemikiran bahwa daerah sengaja dimiskinkan agar tidak memiliki suara lagi. Kemiskinan dan kesenjangan pembangunan pada akhirnya akan memicu tuntutan otonomi khusus bahkan sampai tuntutan kemerdekaan, terutama di daerah perbatasan seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua.
Akibatnya, dalam 20 tahun ke depan, bakal muncul guncangan hebat dari daerah yang dikhawatirkan tidak mampu ditahan oleh pusat. Menurut Aris, terbangunnya infrastruktur akan menciptakan kegiatan ekonomi baru yang pada perkembangannya akan memacu pertumbuhan dan memberikan kontribusi pendapatan bagi pemerintah daerah maupun warga.
“Yang jelas, sejak masih menjadi proyek hingga infrastruktur tersebut beroperasi, banyak manfaatnya, seperti membuka lapangan kerja, menambah pendapatan masyarakat, dan meningkatkan kegiatan ekonomi yang produktif,” kata Aris.

Selain itu, imbuh dia, pembangunan infrastruktur yang masif dan bemuatan lokal setidaknya 80 persen juga akan meningkatkan kecintaan pada produk dalam negeri. Apalagi jika pemerintah membangun infrastruktur dengan konsep meningkatkan kecintaan rakyat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Sekarang ini, masyarakat yang ada di daerah perbatasan sedang mengalami krisis kebangsaan. Contohnya, masyarakat di perbatasan lebih suka membeli gas elpiji buatan Malaysia daripada Indonesia. Soalnya, elpiji Malaysia cukup mengisi ulang sebulan dua kali, tetapi elpiji Indonesia bisa tiga kali. Lewat produk saja bisa menimbulkan disintegrasi dan mengurangi kepercayaan kepada pemerintah,” ujar Aris.

Kebutuhan Dana

Sekjen Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAPI), Bernadus Djonoputro, menambahkan dalam lima tahun mendatang, Indonesia membutuhkan investasi sekitar 143 miliar dollar AS. Dana yang bisa disumbang dari APBN hanya 40-50 miliar dollar AS, sedangkan kekurangan 93 miliar dollar AS itu diharapkan dari partisipasi swasta.
Ia pun menilai kondisi infrastruktur di Indonesia masih memprihatinkan. Misalnya, sek tor kepelabuhanan juga tidak menunjukkan pertumbuhan pembangunan infrastruktur yang signifikan. “Pembangunan pelabuhan hanya untuk meningkatkan kapasitas, tanpa ada pembangunan pelabuhan baru semenjak liberalisasi pengelolaan pelabuhan. Demikian halnya pembangunan sektor sumber daya air juga belum memadai,” katanya.
Dekan Fisip Universitas Tarumanegara, Eko Harry Susanto, berharap pembangunan infrastruktur harus dikonsentrasikan di daerah agar daya saing daerah bakal meningkat. “Tidak seperti sekarang terjadi disparitas antara daerah kaya dan yang miskin serta antara daerah dan pusat,” kata dia.
Menurut Eko, jangan pernah meremehkan kekecewaan daerah yang merasa dianaktirikan dalam pembangunan infrastruktur, terutama daerah luar Jawa. “Jadi, wajar jika kekecewaan akan berujung kepada tuntutan otonomi khusus,” kata Eko. ags/suh/ran/lex/WP

Catatan :
Fisip Universitas Tarumanagara, seharusnya Fikom Universitas Tarumanagara (Eko Harry S)

Menteri Tak Loyal
Presiden Keluhkan Anggota Kabinet yang Diam

JAKARTA, KOMPAS – Kritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap menteri yang hanya diam menyikapi sejumlah permasalahan bangsa mengisyaratkan adanya masalah antara Presiden dan anggota kabinetnya. Menteri tak sepenuhnya loyal kepada Presiden karena tak bisa melepaskan diri dari partai politik asalnya.

Terkait dengan isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), misalnya, anggota Kabinet Indonesia Bersatu II dari kalangan partai politik (parpol) menunjukkan kesetiaan mendua. ”Ada loyalitas ganda. Mereka diam karena, jika ikut mati-matian mendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yaitu mendukung kenaikan harga BBM, mereka takut partainya kehilangan massa. Tidak populer,” ucap Eko Harry Susanto, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara, Minggu (25/3) di Jakarta.

Di Beijing, China, Sabtu, Presiden Yudhoyono menyesalkan anggota kabinetnya yang tak melakukan pembelaan dan masih diam saja ketika dikritik publik. Kondisi ini menjadikan capaian pemerintah tak tersosialisasikan dengan baik ke publik.

”Saya melihat banyak yang malu mengatakan yang benar itu benar, untuk mewartakan capaian kita yang diakui dunia. Sehingga yang muncul sesuatu yang tak berimbang. Saya harus terima kritik itu,” kata Presiden.

Presiden melanjutkan, ”Termasuk menterinya, dikritik diam saja. Bersama Pak SBY, digebuki kok tak muncul pembelaannya. Bukan pembelaan pribadi, melainkan tentang apa yang dilakukan pemerintah dengan segala plus dan minusnya.”

Sesuai kebijakan

Eko Harry menilai, sikap diam dari sejumlah menteri, terutama yang berasal dari parpol, dilakukan sesuai dengan kebijakan politik dua kaki parpol koalisi pendukung pemerintahan Yudhoyono-Boediono. Tujuannya adalah semacam pencitraan agar mereka tak kehilangan pendukung, tetapi di satu sisi tetap bisa bertahan di koalisi.

Menteri dari parpol menyadari, kebijakan menaikkan harga BBM sangat tidak populer di mata masyarakat. Secara terbuka membela kebijakan ini bisa berisiko parpol asalnya kehilangan dukungan publik.

Menteri tak sepenuhnya loyal kepada Presiden Yudhoyono sebab mereka tak bisa memutuskan diri dari parpol. Padahal, kata Eko Harry, sepantasnya suara menteri senada dengan Presiden dan mendukung kebijakan pemerintah. Menteri dari partai seharusnya juga tunduk pada kontrak kinerja dan pakta integritas yang telah mereka sepakati.

Permasalahan yang dihadapi Yudhoyono itu tak lepas dari pemerintahan yang dibangunnya sejak awal. Ia tidak mampu membangun komunikasi dengan baik karena koalisi partai pendukungnya tidak dibangun berdasarkan kedekatan ideologis dan platform politik yang sama.

Menteri itu juga tak akan merasa kehilangan apa-apa karena mereka menyadari Yudhoyono adalah figur yang tak punya kekuatan lagi selepas Pemilu 2014. ”Inilah bahayanya. Padahal, menteri diharapkan bekerja maksimal,” ujar Eko Harry lagi.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo menilai, keluhan Presiden terhadap menterinya yang diam menunjukkan kinerja kabinet yang belum fokus. Presiden tak perlu mengeluh, tetapi harus berani menegur menteri yang tidak becus bekerja, bahkan bisa menggantinya pula.

Bambang Soesatyo, anggota Fraksi Partai Golkar di DPR, melihat, sikap Presiden yang mengeluhkan menterinya menunjukkan ketidakmampuannya dalam menggerakkan rentang kendali kepemimpinannya. (NOW/WHY/RIK/RAY)

Dinamika Media Massa Lokal dalam Membangun
Demokratisasi di Daerah

Abstract

Information freedom is supported by various rules that give media discretion to spread news to people. But the needs of informations in our society are vary, thus, it’s too hard for national mass media to disseminate appropriate and proportional information which meet the needs of the people in local society. There fore, local media tries to cover the gap can not be covered completely by national mass media. It seems, this condition develops the awareness about the importance of informations. Actualy local media still faces various profesionalism, institutional, fund availability and democratization problem. Hence, with all the limitation of local media that carries out the function of reporting an broadcasting which do not fulfil the needs of information in local society.

Keywords: Local Media Existence and Freedom Of Information

Pendahuluan

Reformasi politik tahun 1998, berdampak terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Informasi publik yang semula menjadi kekuasaan pemerintah, karena dikelola secara ketat oleh manajemen komunikasi pemegang kekuasaan, semakin pudar sejalan dengan eksistensi transparansi dan demokratisasi semua bidang kehidupan.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menitikberatkan kepada analisis isi kualitatif. Analisis isi kualitatif ditujukan untuk memahami konteks pragmatik melihat hubungan satu pernyataan dengan pernayataan lain dalam kondisi tertentu. Obyek penelitian ini adalah berita seputar dinamika pers lokal di media on-line Kompas.com pada tahun 2008-2011.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konflik Media Lokal Versus Kekuasaan
Diberlakukannya UU No. 40/1999 dan UU No.32/2002, yang memberikan keleluasaan penerbitan dan penyiaran, mendorong tumbuhnya media lokal yang sangat pesat. Pada satu sisi, media lokal mampu mendukung demokratisasi dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Namun di sisi lain, media lokal disinyalir tidak menjalankan fungsi media sesuai dengan ketentuan, sehingga merugikan masyarakat yang mengharapkan informasi berimbang.

Demokrasi Dalam Pemerintahan

Tidak semua elite dalam pemerintahan di daerah dapat menerima demokrasi dan kebebasan informasi. Seperti mengikuti pendapat Lippman(dalam Delia, 1987 : 28 ), berpendapat “ demokrasi berbahaya bagi pemerintahan otoriter, sebab agen – agen komunikasi massa modern, membentuk kelompok sosial yang berpengetahuan dan berakar pada realita. Mengingat demokrasi mengancam eksistensi penguasa, maka diberlakukan sensor yang sangat ketat terhadap media massa, agar tidak mengeksplorasi pesan – pesan yang mengganggu jalannya pemerintahan.

Harapan Terhadap Peran Media Lokal

Sejalan dengan menguatnya otonomi daerah, peran media lokal semakin nyata dalam mendukung jalannya pemerintahan di daerah. Kendati demikian, hubungan antara media lokal dengan pemerintah daerah tidak selalu berjalan dengan baik. Sebab terjadi upaya mengesampingkan regulasi tentang pers dan penyiaran yang seharusnya menjadi prinsip dalam menjalankan fungsi media lokal.

Simpulan 

Ketika kebebasan pers menjadi acuan, media lokal juga harus tetap menjunjung tinggi etika pemberitaan. Sebab khalayak semakin kritis dalam menyikapi kebebasan berekspresi, dengan menunutut keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan demokrasi pemerintahan di daerah yang berpihak kepada rakyat.

Daftar Pustaka

Craft, John E, Frederic A. Light and Donald G.Godfrey,2001, Electronic Media, Wadsworth Thomson Learning, Australia.
Delia, Jesse G ,1987, Communication Research : A History, dalam Charles R. Berger (ed), 1987, Handbook of Communication,Sage Publication, California Newburry.
Gordon, Joy C, Tina Deines, and Jacqueline Havice, 2010, Global Warming Coverage in the Media : Trends in a Mexico City Newspaper, dalam Susanna Hornig Priest (ed),2010, Science Communication, Volume 32 Number 2, June 2010, Sage Publication, Manhattan.

Harga BBM dan Politik Inkonsistensi

Dr.Eko Harry Susanto

Partai Keadilan Sejahtera menolak penaikan harga BBM. Padahal, sebagai
entitas yang ada dalam kekuasaan, sudah selayaknyajika ikut
bertanggungjawab terhadap kebijakan pemerintah yang dikeluarkan. Jadi
benar seperti kata Anas Urbaningrum, Ketua partai Demokrat, kalau menolak
kenaikan harga BBM berarti bukan anggota koalisi.

Sesungguhnya politisi dalam kubu kekuasaan yang menolak penaikan harga
BBM, bukan hanya dari PKS, tetapi sejumlah elite Golkar juga menyuarakan
hal yang sama. Namun sebaliknya, menteri dari parpol tetap mendukung
kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Pada konteks ini
Menteri Sosial  Salim Segaf Al Jufri, dalam berbagai kesempatan
mengungkapkan pentingnya bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM)
merupakan pilihan yang tepat bagi pemerintah untuk mengatasi dampak
penaikan harga BBM.

Suara menteri parpol yang linier dengan pemerintah, bisa dimaklumi,
mengingat menteri merupakan sub-ordinat dari kekuasaan negara, yang wajib
mendukung roda pemerintahan SBY – Budiono sampai 2014. Menteri parpol
juga harus tunduk kepada kontrak kinerja dan pakta integritas Kabinet
Indonesia Bersatu Jilid 2, yang mewajibkan bekerja dengan standar
perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Ikatan Kuat

Setelah mencermati dua suara berbeda dalam komunikasi politik yang berasal dari
kubu Cikeas, maka yang menjadi pertanyaan ialah  apakah menteri
dari partai politik memang telah memutus rantai ikatan dengan partai
politik. Jawabannya “mustahil” jika melepaskan diri dari kekuatan
politik yang mendudukkan ia di posisi strategis pada belantika politik
kekuasaan di Indonesia. Jabatan menteri dapat dimanfaatkan untuk
melakukan mobilisasi massa secara tersembunyi untuk kepentingan politik.
Dengan kemasan aneka kegiatan yang ditujukan kepada rakyat, maka tugas
dan tangungjawab kementerian akan bias dengan kehendak dan tujuan
partai.

Pemanfaatan kementerian oleh berbagai pihak di tubuh parpol, tampak pula
dalam sejumlah persoalan korupsi di institusi pemerintah yang melibatkan
para pesohor partai. Artinya, ada relasi kohesif antara kementerian
dalam kekuasaan parpol dengan eksistensi partai politik yang berusaha
untuk menggunakan pengaruhnya.

Dua model komunikasi politik parpol koalisi yang terkesan tidak
konsisten itu, ke depan akan semakin sering muncul dalam perdebatan
yang menyangkut kebijakan pemerintah. Tujuannya jelas, sebagai pencitraan
agar masyarakat tetap memiliki kepercayaan terhadap partai di tubuh
koalisi yang tetap kritis kepada kekuasaan negara dan konsisten
memperjuangkan kepentingan rakyat.

Mencermati sikap itu, sesungguhnya parpol koalisi, tentu dalam hal ini
bukan sebatas yang terjadi di PKS saat ini, berusaha menjalankan tiga
strategi komunikasi politik yang difokuskan untuk kepentingan partai
politik. Pertama, parpol mengeksplorasi pesan berisi kritik kepada
pemerintah, yang diasumsikan mengeluarkan kebijakan tidak menguntungkan
masyarakat, seperti halnya rencana kenaikan harga BBM. Penetapan harga
baru BBM memang disukai dan diunggulkan kalangan intelektual yang
mengagungkan angka dalam kalkulasi materialistis. Namun di pihak lain,
tidak popular di mata rakyat. Pada konteks ini, para politisi koalisi
berusaha meyakinkan tentang keberpihakannya untuk berada di belakang
rakyat yang menolak kenaikan harga BBM.

Kedua, strategi komunikasi politik yang dipakai adalah menanamkan
keyakinan kepada SBY dan Partai Demokrat. Melalui menteri yang ada di
KIB 2, parpol koalisi mengorganisasikan pesan kepada publik tentang
dukungannya kepada kebijakan pemerintahan. Sikap ini sebagai manifestasi
membangun kesamaan makna dalam komunikasi linier yang sejalan dengan
kehendak pemerintah.

SEdangkan strategi komunikasi politik yang ketiga, adalah menyebarkan
pesan untuk membangun kekuatan partai. Pola komunikasi transaksional
ini berimpit dengan sikap pertama yang tidak setuju dengan kebijakan
pemerintah, tetapi dalam nuansa terang- terangan maupun terselubung.
Dengan kata lain, sesungguhnya setiap pesan politik yang dieksplorasi
memiliki tujuan untuk kepentingan perjuangan parpol.

Dengan pijakan tigamodel komunikasi politik itu, alangkah mustahilnya,
partai politik mampu memperjuangkan kesejahteraan rakyat secara total.
Terlebih lagi, kecenderungan yang muncul dalam setiap komunikasi politik
adalah mengedepankan pilihan ketiga untuk memperjuangkan dan membangun
kepentingan kelompok – kelompok yang ada dalam partai politik.

Tidak Merasa Kehilangan

Pola komunikasi politik yang dilakukan sesuai arah angin itu, dalam
kalkulasi politik praktis, akan semakin menguat mendekati pemilu 2014.
Akan bermunculan kebijakan kementerian yang digawangi parpol, dengan
label peningkatan mutu, produktivitas, efisiensi dan slogan lain yang
hebat, tetapi sebenarnya melemahkan posisi pemerintah. Pada konteks
ini, kalaupun menteri parpol tidak merasa membuat kebijakan kurang
popular, tetapi tampaknya mereka sudah merasa “tidak kehilangan” jika
institusi yang dipimpin ternyata menggelembungkan ketidakpercayaan
terhadap pemerintahan SBY- Budiono.

Namun yang paling celaka dikaitkan dengan Pemilu 2014, komunikasi sesuai
arah angin, bukan hanya dilakukan oleh menteri parpol saja. Bukan
mustahil menteri dengan label professional, juga bermain mata dengan para
politisi yang potensial, dengan membuat kebijakan yang tidak sesuai
harapan SBY – Budiono. Mungkin terlalu berlebihan kalau memprediksikan
menteri yang ahli di bidangnya menjalin kerjasama tersamar atau secara
sarkasme sebagai “persekongkolan” dengan kekuatan parpol yang berpeluang
unggul pada 2014. Tetapi persoalannya, dalam dogma politik untuk memburu
jabatan di pemerintahan, justru pola komunkasi dan interaksi politik
semacam ini yang diunggulkan oleh elite untuk tetap berada di lingkaran
kekuasaan.

Oleh karena itu, tampaknya kenaikan harga BBM yang menuai kritik disatu
pihak dan memperoleh dukungan di pihak lain, hanyalah awal dari tiga
model komunikasi politik yang dijalankan oleh partai politik dan
sejumlah pihak pemburu kekuasaan.

Memang dalam belenggu politik inkonsistensi, teramat sulit bagi
pemerintahan SBY – Budiono untuk mengandalkan partai koalisi sebagai
pendukung kebijakan, dan tidak mudah untuk percaya sepenuhnya kepada KIB
2, yang sebenarnya diharapkan memiliki loyalitas dan integritas dalam
menjalankan roda kekuasaan negara.

Dr.Eko Harry Susanto

Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta. Ketua
Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) Pusat

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/03/21/index.shtml

Eksistensi Kepemimpinan dan Transparansi  Informasi Dalam Reformasi Birokrasi

Oleh : Eko Harry Susanto

ekohs@centrin.net.id

Abstrak
Reformasi politik yang menuntut keberpihakan pemerintah terhadap rakyat belum menampakkan hasil yang memadai. Banyak masalah pelayanan kepada publik masih terhambat oleh tindakan tidak efisien aparat pemerintah. Karena itu diperlukan kepemimpinan yang dapat merubah karakter birokrasi pemerintah. Untuk menguatkan eksistensi kepemimpinan birokrasi, sesungguhnya sudah ditetapkan peraturan tentang keterbukaan informasi publik. Namun ternyata tidak mudah mencari pemimpin yang mampu berkomunikasi secara transparan kepada publik. Sebab kendala kultural tetap melekat. Birokrasi pemerintah masih memposisikan diri sebagai kelompok dominan yang memiliki hak istimewa. Akibatnya upaya melakukan reformasi birokrasi belum menghasilkan pelayanan kepada publik yang lebih baik.
Kata Kunci : kepemimpinan, transparansi informasi, reformasi birokrasi

Abstract

Political reforms demanded the defense of government against the people do not show adequate results. Many of the problems of service to the public is still hampered by inefficient actions of government officials. What is needed is leadership that can change the character of the government bureaucracy. To strenghten the existence of the bureaucratic leadership, is already set rules on public disclosure. But it was not easy to find a leader capable of transparently communicate to the public. Because of cultural constraints still attached. Government bureaucracy is still positioning itself as the dominant group is privileged. As a result, efforts to reform the bureaucracy has not produced public service better.
Keywords: Leadership, transparency of information, bureaucratic reform.

I.Pendahuluan

Reformasi birokrasi yang menjadi salah satu tuntutan sejak perubahan politik tahun 1998, masih mengalami berbagai kendala dan belum menampakkan hasil maksimal sesuai harapan masyrakat. Berbagai persoalan pelayanan kepada publik yang tersendat dan berbelit – belit masih mewarnai dalam kehidupan birokrasi pemerintahan. Oleh sebab itu, untuk mendukung keberhasilan reformasi birokrasi diperlukan kepemimpinan yang transparan, agar program – program pemerintah yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan dapat diketahui secara transparan.

Pola kepemimpinan yang transparan dalam institusi pemerintah, memang sudah selayaknya untuk dikembangkan sejalan dengan dinamika reformasi politik yang menekankan perlunya pelayanan kepada publik yang lebih memadai dan beradab. Terlebih lagi, tidak bisa dinafikan, bahwa pola kepemimpinan birokrasi di Indonesia cenderung menutup akses informasi bahkan berupaya untuk merahasiakan setiap pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. Dengan bermacam dalih yang dihubungkan dengan rahasia jabatan ataupun rahasia negara, maka karakter kepemimpinan di badan publik atau milik pemerintah lebih suka menutup diri dan tidak mau mengeksplorasi informasi yang seharusnya menjadi hak masyarakat untuk mengetahui.

Perilaku pemimpin yang menutup diri dan tabu untuk membuka informasi tentang kinerja pemerintah, khususnya yang berkaitan pelayanan kepada masyarakat, memang cenderung dilembagakan pada masa pemerintahan Orde Baru. Namun tindakan menutup diri tersebut bukan hal yang menjadi masalah pada masa itu. Sebab kepemimpinan lebih banyak difokuskan untuk mengeksplorasi informasi tentang kekuatan pemerintah untuk menguasai rakyat secara sosial, ekonomi maupun politik. Karena itu, informasi yang dinilai memperlemah posisi pemerintah, seperti halnya kelambanan dalam memberikan pelayanan publik, tidak akan dideseminasikan. Tujuannya jelas agar pemerintah tetap memiliki kekuatan untuk mengendalikan masyartakat. Tetapi di pihak lain, sejumlah informasi yang seharusnya dapat dipakai sebagai rujukan masyarakat untuk menilai perilaku aparat pemerintah tidak dapat diketahui secara transparan.
Kepemimpinan dalam lembaga pemerintah ataupun kepemimpinan birokrasi yang diasumsikan tidak berpihak kepada rakyat, seringkali dikaitkan dengan kultur feodalisme dalam pemerintahan di Indonesia. Padahal sesungguhnya birokrasi sendiri, adalah model ideal untuk menjalankan organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Tidak bisa diabaikan, bahwa kapitalisme, terlepas dari asumsi memiliki sejumlah kelemahan, tetapi dengan prinsip kerja keras untuk melaksanakan birokrasi yang ideal, mampu meningkatkan produktivitas kerja dan akumulasi modal yang sangat besar (Timasheff, Nicholas, 1967; Weber, 2002). Jadi birokrasi yang denotatif adalah kerja keras yang terstruktur dengan baik. Bukan penyimpangan birokrasi konotatif yang seringkali dihubungkan dengan istilah “birokratis” dalam berbagai urusan dengan pemerintah yang berbelit – belit dan tidak efisien.
Memasuki reformasi politik, muncul tuntutan untuk melakukan reformasi birokrasi yang menitikberatkan kepada pelaksanaan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Diberlakukannnya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan upaya penguatan terhadap berbagai aturan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahn yang demokratis dan berpihak kepada rakyat. UU KIP dimaksudkan agar badan publik membuka diri terhadap kritik masyarakat., atau masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan karena dapat mengetahui kinerja pemerintah yang diumumkan khalayak.
Mencermati kondisi itu, diperlukan kepemimpinan birokrasi yang dapat menjalankan komunikasi publik secara transparan, agar semua kehiatan pemertintah dari perencanaan sampai hasil yang dicapai, prosesnya dapat diketahui oleh rakyat. Memang UU KIP mengamanatkan, agar rakyat ikut mengawasi jalannya pemerintah. Namun untuk melakukan gerakan menuju pemerintahan yang bersih sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi memerlukan proses yang tidak mudah untukl dilalui. Sebab, kehidupan birokrasi pemerintahan di Indonesia sudah terperangkap oleh jerat paternalistik yang mengunggulkan para pemegang otoritas sebagai kelompok dominan di masyarakat. Akibatnya, birokrasi dalam pemerintahan bukan memposisikan untuk melayani masyarakat, tetapi justru menempatkan rakyat sebagai pihak yang harus memnberikan berbagai kesitimewewaan terhadap aparat pemerintah beserta sayap – sayap kekuatan politiknya.

II. Kepemimpinan dalam Konteks Komunikasi

Kepemimpinan merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian kinerja yang demokratis. Dengan kemampuan komunikasi yang memahami kondisi sekelilingnya dan mampu berempati terhadap semua kelompok masyarakat, maka upaya untuk mencapai tujuan organisasi lebih memungkinkan untuk dicapai tanpa menghadapi penolakan dari berbagai entitas di masyarakat.
Eksistensi Kepemimpin dalam konteks komunikasi, adalah kemampuan pemimpin dalam melakukan komunikasi untuk mempengaruhi orang lain, supaya dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Haiman (dalam Stogdill,1974:7), “ kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi dalam proses interaksi melalui pembicaraan ataupun melalui prilaku orang lain”. Sedangkan Rogers (1969 :223), menegaskan, “ kepemimpinan sebagai kemampuan bertindak dan berkomunikasi untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan jalan yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan “. Berdasarkan kepada dua pengertian itu, unsur – unsur yang menonjol dalam kepemimpinan adalah kemampuan berkomunikasi untuk mempengaruhi.

Tetapi komunikasi untuk mempengaruhi orang lain bukan sesuatu tindakan yang mudah. Karena membangun makna bersama diantara pemimpin dan pengikut memerlukan kesadaran untuk saling berbagi informasi. Miller (dalam Littlejohn, 1999: 112), menyatakan bahwa, “ komunikasi pada dasarnya penyampaian pesan yang disengaja dari sumber terhadap penerima, dengan tujuan mempengaruhi tingkah laku penerima pesan” . Menjadi persoalan disini jika, terdapat perbedaan karakteristik antara sumber pesan dan penerima pesan, sebagaimana antara pemimpin dalam organisasi pemerintah dengan masyarakat. Sebab, upaya mempengaruhi rakyat, bukan berupaya menciptakan pemahaman bersama terhadap satu persoalan, tetapi justru lebih banyak diwarnai oleh penggunaan kekuasaan (power) untuk memaksa rakyat untuk menerima pesan – pesan pemerintah.
Dikemukakan oleh Laswell dan Kaplan (dalam Dahl,1978:47), bahwa kekuasaan adalah kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Pelaku kekuasaan cenderung menggunakan model komunikasi otoritatif linier, bersifat satu arah yang tidak menghiraukan implikasi maupun umpan balik rakyat sebagai khalayak. Dalam pandangan Littlejohn dan Karen Fosh ( 2007 : 39), informasi linier, berjalan secara terus menerus menembus berbagai macam lapisan khalayak tanpa menghiraukan implikasinya.
Dalam kepemipinan di organisasi pemerintah, pemimpin diharapkan mampu menjalankan empat fungsi komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan mendorong pencapaian tujuan, yaitu (1) Fungsi Kontrol untuk mengendalikan semua entitas yang ada dalam organisasi (2) Fungsi Motivasi yang memberikan dorongan dan apa yang harus dilakukan, (3) Fungsi Pengungkapan Emosional dalam hubungan kerja dan (4) Fungsi Informatif dalam pengambilan keputusan (Robbins, 2002: 243). Keempat fungsi tersebut, jika dilakukan oleh pimpinan di institusi pemerintah disertai dengan penggunaan komunikasi yang bertujuan membangun pemahaman bersama, maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Memang tidak bisa dikesampingkan, tidak semua pemimpin mempunyai kemampuan berkomunikasi untuk mempengaruhi. Salah satu sebab kegagalan dalam mempengaruhi orang lain atau khalayak disebabkan oleh ketidaktepatan dalam menerapkan pola komunikasi yang tidak disesuaikan dengan karakteristik ataupun kebutuhan penerima pesan.

III. Transparansi Informasi Sebagai Fondasi Reformasi

Dinamika politik pasca reformasi mengharuskan semua kegiatan pemerintah dilaksanakan dengan transparan. Sebab jalannya kekuasaan negara mendapat pengawasan ketat dari masyarakat. Transparansi informasi di lembaga pemerintah wajib dilaksanakan sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang – undang tersebut pada intinya mewajibkan lembaga pemerintah sebagai badan publik harus mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat sebagai pengguna informasi.

UU No.14/2008 merupakan pedoman dalam mengelola informasi yang mendorong tujuan pemerintah yang berpihak kepada rakyat sebagaimana harapan reformasi birokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, segenap entitas badan publik yang berhubungan bertanggungjawab terhadap pengelolalan informasi, harus memahami informasi yang berbagai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik untuk mendukung terciptanya masyarakat informasi yang sejahtera.
Klasifikasi transparansi informasi mencakup (1) Informasi yang wajib diumumkan secara berkala. Pemerintah wajib menyediakan informasi dibawah kewenangannya , yang mengandung kebenaran dan mudah dijangkau oleh masyarakat, berkaitan dengan kinerja, laporan keuangan dan informasi lain yang diatur oleh peraturan perundangan. (2) Informasi yang wajib diumumkan serta merta, meliputi informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. (3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat,antara lain meliputi kebijakan brerikut dokumen pendukung, rencana kerja proyek, prosedur kerja pegawai dan laporan pelayanan akses informasi
Selain tiga jenis informasi publik yang bersifat terbuka, terdapat informasi yang dikecualikan. Meliputi informasi public , jika dibuka berpotensi (a) menghambat proses penegakan hukum, (b) mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat, (c) membahayakan pertahanan dan keamanan Negara, (d) mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, (e) merugikan ketahahan ekonomi nasional, (f) merugikan hubungan kepentingan luar negeri, (g) mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan (g) mengungkap rahasia pribadi.
Materi perkecualian informasi publik yang terdapat dalam UU KIP, bukanlah sebagai ketentuan yang dipakai sebagai alat untuk menghindar dari kewajiban menyampaikan informasi kepada publik. Tetapi digunakan sebagai pedoman untuk memilah – milah informasi yang bersifat terbuka atau yang tertutup untuk diakses publik. Dalam paradigma komunikasi, pasal perkecualian informasi publik, juga tidak diposisikan sebagai upaya aparat pemerintah mengulur – ulur waktu, karena merekayasa informasi sebelum disampaikan kepada khalayak.
Jika mengelola informasi dengan prinsip pengorganisasian pesan yang baik untuk memberikan kejelasan kepada pengguna informasi, tidak menjadi persoalan besar. Ini sejalan dengan pendapat Pearce dan Cronen (dalam West dan Turner, 2008 : 116), yang menyatakan, “komunikasi harus ditata ulang dan disesuaikan kembali terhadap konteks, demi perilaku manusia”. Tetapi bagaimana apabila setiap informasi harus ditahan terlebih dahulu, dikemas dengan prinsip kepatutan untuk mengelabui atau mengalihkan perhatian, sehingga substansi untuk mengklarifikasi suatu persoalan menjadi menghilang. Pengguna maupun pencari informasi tidak akan berkutik menghadapi pasal – pasal pengecualian yang ditegaskan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik.
Mengaitkan dengan pendapat tersebut, pada hakikatnya keterbukaan informasi dari badan – badan publik sub- ordinat pemerintah merupakan faktor pendukung tercapainya masyarakat informasui yang didukung oleh pemerintahan yang peduli pada peningkatan pelayanan kepada publik. Tetapi secara faktual, ternyata transparansi tidak mudah dijalankan oleh lembaga pemerintah, selain karena selama ini institusi pemerintah memperoleh beragam perlindungan, untuk tidak membuka inforamsi kepada masyarakat, juga karakteristik birokrasi yang berjenjang, menjadikan informasi tidak mudah untuk disampaikan kepada masyarakat luas.
Sejalan dengan itu, Melvin I. Urofsky (dalam USIS, 2001:4), mengemukakan, pemerintah seharusnya sebisa mungkin, bersikap terbuka, yang artinya gagasan dan keputusannya harus terbuka bagi pengujian publik secara seksama. Sudah barang tentu tidak semua langkah pemerintah harus dipublikasikan, namun masyarakat punya hak untuk mengetahui bagaimana jalannya pemerintah yang dibiayai oleh uang negara. Tidak ada pemerintahan demokratis yang bisa bekerja dalam kerahasiaan total. Intinya, keterbukaan informasi pemerintah merupakan faktor pendukung dalam reformasi birokrasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik lebih baik.

IV.Kepemimpinan dalam Reformasi Birokrasi

Dalam menjalankan pemerintahan yang transparan sesuai dengan tuntutan reformasi, model birokrasi yang memiliki sejumlah karakter unggul, layak untuk dipakai sebagai acuan. Pengelolaan organisasi modern melalui pembagian kerja dalam birokrasi, merupakan faktor yang secara konsisten dilakukan oleh negara – negara demokratis dalam menjalankan roda pemerintahan (Max Weber dalam Gidden , 1986 : 195 ). Birokrasi secara umum bertalian dengan perluasan pembagian kerja di semua bidang kehidupan sosial untuk mencapai kesejahteraan. Sedangkan ciri – ciri birokrasi menurut Max Weber adalah, adanya pembagian kerja, hirarki yang jelas, memiliki aturan dan prosedur, kualifikasi profesional dalam pelaksanaan pekerjaan dan hubungan dalam organisasi bersifat tidak pribadi / impersonal. (Myers dan Myers, 1988 : 21).
Berpijak kepada uraian tersebut diatas, birokrasi berupaya membangun spesialisasi yang memungkinkan produktivitas kerja, memberikan struktur proporsional pada organisasi, mampu memprediksikan hasil kegiatan, menjaga stabilitas kerja dan berpijak kepada rasionalitas yang dapat diuji untuk memaksimalkan pencapaian tujuan. Birokrasi selalu merujuk pada faktor ideal dalam menjalankan organisasi. Tetapi menjadi pertanyaan disini, sejauhmana birokrasi dapat dijalankan dengan baik dalam pemerintahan di Indonesia,. yang masih diwarnai nilai mekanistis terikat oleh perilaku tidak produktif yang tidak sejalan dengan karakter masyarakat organik sebagaimana diunggulkan oleh birokrasi ideal.
Lebih celaka lagi, karakter mekanistis masyarakat sebagai lingkungan birokrasi pemerintahan, ternyata juga menghasilkan kepemimpinan birokrasi yang terperangkap oleh karakteristik masyarakat statik yang lamban dalam merespon perubahan. Dalam masyarakat statik umumnya lebih menyukai ketertutupan dalam melakukan pekerjaan, dibanding mengusung keterbukaan komunikasi dengan berbagai entitas disekelilingnya. Akibatnya meskipun UU N0.14/2008 sudah mewajibkan kepada semua pihak yang ada di badan publik untuk bersikap transparan, tetapi para pimpinan di lembaga pemerintah masih saja sulit untuk melaksanakan keterbukaan dalam berbagai kegiatan yang seharusnya diketahui oleh publik.
Kondisi ini terbentuk, karena keterbukaan secara kultural memang dinilai kurang sejalan dengan nilai ketertutupan dan kerahasiaan yang seringkali lebih dikedepankan oleh masyarakat tradisional yang statik. Berbagai macam penelaah tentang komunikasi dan interaksi kelompok, menunjukkan bahwa karakter masyarakat statik, lebih suka menutup diri untuk berkomunikasi dengan kelompok lain, suka berorientasi kebelakang dan lebih terpukau oleh kejayaan masa lampau, karena tidak mau mengantasipasi masa yang akan datang. Dalam masyarakat statik melekat pula nilai fatalistik yang mudah menyerah dan miskin informasi untuk mendukung perubahan kearah yang lebih baik. (Hamijoyo, 2003 : 7).
Memang reformasi politik telah melangkah jauh untuk memangkas ketertutupan informasi, dan mampu mendorong masyarakat untuk bersikap terbuka untuk mengemukakan kritik terhadap pemerintah. Namun persolannya, justru karakter birokrasi pemerintahan tetap saja tidak lepas dari nilai statik yang mengunggulkan pola paternalistik dalam menjalankan tugas negara. Karena itu, tidak mengherankan jika kepemimpinan yang muncul, memiliki berbagai kelemahan yang berpotensi menghambat reformasi birokrasi sebagaimana tuntutan masyarakat.
Kepemimpinan birokrasi semestinya dapat dilaksanakan dengan transparan demi untuk memberikan dorongan kepada semua organ pemerintah agar mampu melayani kepentingan masyarakat dengan baik. Tetapi ternyata, kecenderungan yang terjadi, justru pelayanan kepada publik masih mengalami berbagai kendala ketidakterbukaan. Birokrasi pemerintahan lebih suka untuk melembagakan hak – hak istimewa yang dimiliki dan mengabaikan tugas yang berpihak kepada rakyat. Akibatnya pola kepemimpinan dalam pemerintahan juga lebih suka memposisikan diri sebagai kelompok dominan yang menggunakan pola komunikasi linier kepada masyarakat yang bersifat otoritatif .
Hakikatnya, sepanjang birokrasi dalam pemerintahan, dibangun melalui pola komunikasi paternalistik yang linier dan tidak transparan, maka reformasi birokrasi tidak akan mencapai hasil maksimal. Model kepemimpinan birokrasi yang tidak transparan lazim memang selalu berlindung dibalik peraturan yang bernuansa ketertutupan dan serba rahasia. Karena itu, berbagai persoalan tentang ketidaktransparanan lembaga pemerintah dalam melaksanakan kegiatan masih saja muncul meskipun pemerintah seharusnya wajib melakukan keterbukaan informasi.
Sehaluan dengan itu, mengutip pendapat William J. Reddin, “gaya kepemimpinan birokrasi pada umumnya memiliki orientasi tugas ringan, hubungan lemah, menaruh perhatian pada aturan ataupun prosedur demi kepentingan mereka sendiri, dan karena ingin menjaga serta mengawasi situasi dengan menggunanakan aturan serta prosedur, mereka sering terlihat amat berhati – hati”. (Myers & Myers,1998 :197). Model kepemimpinan birokrasi semacam itu, cenderung tidak transparan kepada publik, sebab semua tindakan yang dilakukan difokuskan untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya. Tentu saja jika pola kepemimpinan birokrasi seperti itu dipertahankan, dapat menghambat upaya memperbaiki kinerja pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada publik yang lebih baik.
Karena itu, para pemegang otoritas di lembaga pemerintah, harus mampu menjalankan kepemimpinan dengan komunikasi yang terbuka sesuai dengan tuntutan UU No.14/2008 yang bertujuan menciptakan masyarakat informasi yang adil dan sejahtera. Melalui pola komunikasi yang transparan, maka berbagai kegiatan pemerintah dapat diketahui oleh publik, sehingga jika terjadi penyimpangan, masyarakat dapat memberikan kritik ataupun solusi kepada pimpinan di tubuh lembaga pemerintah agar menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi.
Transparansi informasi sebagai pedoman utama pimpinan badan publik, diharapkan mampu mendukung pembagian kerja yang didasarkan kepada hirarki yang jelas, sehingga produktivitas kerja dapat diketahui oleh masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan untuk memeperoleh pelayanan. Keterbukaan informasi yang dijalankan juga mampu mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk mendeteksi penyimpangan jika tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.
Meski demikian, harus diakui mengingat berbagai hambatan kultural yang melekat dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia, maka reformasi birokrasi yang sesungguhnya, sebagai penegasan kembali untuk melaksanakan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat, tidak mudah untuk dijalankan dalam bingkai budaya paternalistis. Walaupun demikian, jika merujuk kepada asumsi bahwa kepemimpinan adalah inti dari organisasi, maka entitas yang paling bertanggungjawab untuk menjalankan reformasi birokrasi, harus dimulai dari para pimpinan di lembaga pemerintah, beserta dengan jajaran birokrasi yang bertugas memberikan pelayanan kepada publik.
Oleh sebab itu, para pejabat di pemerintahan harus mampu menjalankan kepemimpinan dengan pola komunikasi yang transparan sebagaimana tuntutan reformasi birokrasi di Indonesia. Dengan demikian, reformasi birokrasi , selain didukung oleh berbagai peraturan yang berpihak kepada rakyat, juga didukung oleh karakteristik kepemimpinan birokrasi yang memiliki kemampuan berkomunikasi dan transparan dalam melaksanakan program – program pemerintah yang telah ditetapkan.

V.Penutup

Reformasi birokrasi yang bertujuan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada publik, merupakan harapan masyarakat terhadap pemerintah pasca perubahan politik tahun 1998. Untuk mewujudkan tercapainya reformasi birokrasi, diperlukan pola kepemimpinan ideal, yang berani menghilangkan berbagai karakter negatif yang melemahkan substansi birokrasi pemerintahan.
Namun dalam bingkai kebebasan informasi dan demokratisasi bernegara, pemimpin yang diperlukan untuk tampil sebagai ujung tombak reformasi biorokrasi adalah, mereka yang mampu berkomunikasi dengan baik. Dalam arti mampu memahami karakter masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi publik yang bersifat mengikat. Tujuannya jelas, agar kinerja pemertintah dalam memberikan pelayanan publik, dapat diketahui secara jelas, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya program – program pemerintah sesuai dengan yang telah direncanakan.
Kendati demikian, ternyata tidak mudah menjalankan pola kepemimpinan yang berpijak kepada transparansi. Sebab, aspek kultural yang menempatkan posisi birokrasi sebagai entitas yang memiliki berbagai keistimewaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sulit untuk dihilangkan. Bahkan dalam situasi reformasi politik yang menghendaki birokrasi pemerintahan menjadi entitas yang berpihak kepada rakyat seperti tidak dihiraukan.
Sebab politik senantiasa berganti pimpinan, sementara birokrasi tetap tidak mengalami perubahan berarti. Karena itu, tidak mengherankan jika sampai lebih dari satu dasawarsa reformasi politik di Indonesia, tetap saja reformasi birokrasi tidak menampakkan hasil yang berarti. Bahkan kepemimpinan birokrasi yang diharapkan sebagai garda terdepan perubahan sistem pelayanan kepada publik juga terjerat oleh karakter yang melemahkan sebagai aparat pemerintah.

Daftar Pustaka

Dahl, Robert A.1978. Modern Political Analysis, New Delhi, Prentice Hall of India

Giddens, Anthony . 1986. Capitalism and Social Modern Theory : An Analysis of Writing of Mark, Durkheim and Max Weber, atau Kapitalisme dan Teori Sosial Klasik dan Modern : Suatu Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber, terjemahan Soeheba K., Jakarta : UI Press.
Hamijoyo, Santoso S. 2003.” Aplikasi Model Komunikasi Dari Perubahan Sikap Dalam Riset Pembangunan Masyarakat Pedesaan “ PPS Universitas Padjadjaran.
Littlejohn , Stephen W. 1999.Theories of Human Communication , Fourth Edition, Belmont California, Wadsworth Publishing Company.
Litllejohn, Stephen W and Karen Foss. 2007. Theories of Human Communication, Seventh Edition, Belmont California, Wadsworth Publishing Company
Myers, Michele Tolela and Gail E. Myers .1988. Managing By Communication, New York, New Newsey, London, Mc. Graw Hill Int. Book. Co.
Robbins, Stephen P. 2002. Organizatioonal Behaviour, New Jersey : Prentice Hall Publishing Inc.
Rogers, Everett M and Lynne Svenning . 1969. Modernization Among Peasant, New York : Holt, Rinehart and Winston
Stogdill, Ralph M.1974. Handbook of Leadership : A Survei and Research, New York, NY, US: Free Press.
Timasheff, Nicholas s. 1967. Social Change in The Twentieth Century, New York : Random House Publication.
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Urofsky, Melvin I .2001. “ Naskah Pertama, Pendahuluan : Prinsip – Prinsip Dasar Demokrasi” dalam Demokrasi, USIS : Jakarta
Weber, Max. 2004. www.sage publication.com/ Weber Theory, akses Januari 2005.
West, Richard dan Lynn H.Turner. 2008. Teori Komunikasi : Analisis dan Aplikasi, Jakarta : Penerbit Salemba Humanika

(JURNAL  KOMUNIKASI UNIV. KRISTEN INDONESIA  JAKARTA,  MARET 2012)

Kandidat Tak Berkewajiban Mengisi Pundi-pundi Partai Politik

JAKARTA – Pasangan gubernur dan wakil gubernur yang maju melalui jalur independen dinilai lebih bebas bersikap ketimbang calon yang diusung dari partai politik (parpol). Figur independen lebih leluasa merumuskan program pro-rakyat tanpa harus ditekan oleh kepentingan partai.

Penilaian tersebut dikemukakan Dekan Fakultas Komunikasi Politik Universitas Tarumanegara Eko Harry Susanto, Senin (30/1). Menurut dia, calon independen adalah jawaban dari praktik politik transaksional yang selama ini melilit partai ketika akan mengusung calonnya. Kemandirian sikap dan ongkos politik lebih tecermin dalam pasangan calon perseorangan.

“Calon independen lebih bebas bersikap karena tidak bergantung kepada kontrol partai,” tegas Eko Harry.

Eko mengemukakan hal tersebut menanggapi keberhasilan pasangan Faisal Basri Batubara-Biem Benjamin (FB) mencatat sejarah baru dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta setelah berhasil menghimpun dukungan 547.359 KTP warga guna memenuhi persyaratan pencalonan perseorangan. Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, pasangan calon perseorangan disyaratkan harus bisa mengumpulkan dukungan 4 persen dari total 10 juta (sekitar 400 ribu) penduduk DKI Jakarta.

Dengan bebas dari kontrol partai, figur independen leluasa pula merumuskan programnya yang prorakyat. Apalagi dukungan terbesar terhadap figur perseorangan adalah rakyat. Maka, kewajibannya adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat yang mendukungnya. “Serta lebih bebas dari intervensi partai yang cenderung pragmatis,” kata dia.

Sementara itu, Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin mengatakan dilihat dari sejarahnya, calon independen lahir karena ketidakpuasan terhadap parpol. “Kandidat yang memilih jalur ini sejatinya menginginkan keterpilihan mereka sebagai kepala daerah nantinya tidak direcoki oleh kepentingan atau intervensi partai politik”.

Namun, seiring berjalannya waktu, kata dia, calon independen mengalami pergeseran prinsip politik. Kini, jalur independen justru dipilih ketika calon tidak mendapat dukungan dari parpol.

Rakyat atau pemilih, kata Said, harus cerdas memilih calon independen yang maju karena adanya keinginan menyejahterakan rakyat dengan tawaran program-program yang rasional.

Said menambahkan dalam konteks pilkada di DKI Jakarta, sejauh ini, dia melihat baru pasangan Faisal Basri dan Biem Benjamin yang maju murni karena independensinya. Untuk calon lain yang juga bakal maju lewat jalur independen, dia masih melihat kentalnya kesan politik transaksional.

“Sementara yang lain kental dengan nuansa politik transaksional karena adanya para bandar dan korporasi yang membiayai pencalonan mereka,” kata dia.

Kandidat seperti itu, kata dia, harus diwaspadai oleh masyarakat atau pemilih Ibu Kota. Menurut dia, banyak contoh calon independen yang menang kemudian justru berselingkuh dengan parpol. “Dan mengkhianati kepercayaan pemilih. Kasus Bupati Garut yang menjadi pengurus parpol adalah satu contoh konkretnya.”

Lebih Menguntungkan

Pengamat politik Iberamsyah, menilai calon independen dinilai jauh lebih menguntungkan. Selain menihilkan bias kepentingan partai politik yang berpotensi pada munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme, biaya politik calon independen relatif lebih kecil. “Calon independen tidak ada kewajiban mengisi pundi-pundi uang partai politik”

Menurut Iberamsyah, potensi calon independen cukup besar saat ini di tengah munculnya kejenuhan masyarakat terhadap prilaku partai politik. “Kalau ada calon independen di Pilkada DKI Jakarta, saya juga akan pilih calon independen.”

Menurut dia, calon independen akan lebih mudah menentukan arah pemerintahan. Pasalnya, calon independen tidak memiliki utang budi terhadap partai politik dan kepentingan partai yang telah mendukungnya.

Bias kepentingan itulah yang kerap menjadi potensi munculnya berbagai penyalahgunaan kekuasaan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, oleh calon terpilih. ags/nik/AR-3

Koran Jakarta | Selasa, 31 Januari 2012

Suara Karya

Plus Minus Calon Independen

Oleh Eko Harry Susanto

Rabu, 20 Agustus 2008

Diperbolehkannya calon perseorangan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah di sejumlah wilayah merupakan momentum yang baik untuk meningkatkan demokrasi pemerintahan di daerah. Keikutsertaan mereka diharapkan memangkas skeptisme masyarakat terhadap sosok calon pemimpin, dan mampu mengurangi tingginya angka golput yang menjadi kecenderungan pada berbagai kompetisi politik lokal.
Calon independen dipastikan mengurangi minat kelompok elite pemburu kekuasaan di daerah untuk merapat dan memosisikan partai politik sebagai institusi yang memiliki otoritas tinggi dalam menentukan kandidat kepala daerah. Terbuka banyak jalan untuk membangun kredibilitas individual melalui aneka kegiatan yang benar-benar membumi dan bermanfaat bagi rakyat sebagai basis konstituen yang harus menjadi perhatian utama. Dengan demikian, bukan hanya janji kosong yang dikemas oleh agen-agen partai politik dalam kampanye singkat, yang berujung pada pengingkaran terang-terangan kepada pemilihnya.
Dalam konteks kalkulasi pembiayaan, calon independen juga tidak akan segan mengeluarkan dana kepada rakyat sebanyak mungkin, tanpa kecurigaan dikorup para makelar politik yang ada di lingkaran parpol gurem sampai yang menguasai kursi di DPRD. Dengan dana yang memadai, para pemburu kekuasaan dengan basis rakyat tanpa partai bisa saja membentuk kelompok terorganisasi, dalam wujud lembaga swadaya masyarakat, pusat riset, atau jaringan institusional lainnya yang hakikatnya sebagai sarana untuk memopulerkan ketokohannya.
Pola semacam ini lebih efektif dan bisa menjadi ukuran popularitas yang sesungguhnya dari calon perseorangan jika dibandingkan dengan model pencalonan melalui partai politik, yang birokratis, tidak efisien, dan tidak memberikan kepastian dukungan yang memadai. Belum lagi jika struktur kekuasaan dalam parpol itu terpecah dalam banyak faksi, yang satu sama lain memiliki orientasi pencalonan kepala daerah yang berbeda, tentu saja termasuk masalah yang menyangkut dukungan “dana” ke partai politik.
Meski berpotensi untuk mengurangi peran partai politik dalam menentukan kepemimpinan di daerah, tetapi keberadaan calon perseorangan dalam pilkada, sesungguhnya berdampak positif bagi pengkaderan politik yang profesional. Sebab, konflik di dalam parpol yang dipicu oleh persaingan antara aktivis yang sudah sepantasnya diajukan sebagai kandidat gubernur, bupati, wali kota termasuk wakilnya, dan para “kader karbitan penyandang dana” bisa diminimalisasi. Dengan kata lain, terbuka peluang yang lebih besar bagi kader partai politik untuk menjadi kepala ataupun wakil kepala daerah.
Jika pola ini berjalan dengan konstan, maka konflik internal partai yang sering kali mengakibatkan konstituen terpecah, sebagaimana dalam berbagai pilkada di Tanah Air, di mana kader partai yang populer dan didukung oleh massa partai justru tidak diusung oleh partainya akan semakin berkurang.
Mencalonkan tokoh di luar partai tidak salah, bahkan dalam perspektif sosiologi politik menurut Robert D Putnam (1979), kelompok influential atau orang-orang yang berpengaruh merupakan pesaing potensial dari para aktivis dalam struktur partai. Mereka memiliki kans yang lebih besar dalam merebut simpati para petinggi partai, untuk mendukung upaya mencari kekuasaan. Meski demikian, bukan berarti keterlibatannya secara instan dalam berpolitik untuk mengejar kekuasaan dapat dibenarkan, sebab ada mekanisme organisasi yang harus diikuti oleh siapa pun yang akan aktif dalam organisasi politik.
Rush dan Althoff (1999) mengemukakan, “kesuksesan partai politik, selain bergantung pada ideologi yang dihormati pengikutnya, juga mempunyai susunan organisasi, pembagian tugas dan mekanisme yang jelas tanpa tergantung pada satu otoritas kekuatan internal partai”. Esensinya, jika partai politik ingin kuat, pengaderan harus berjalan sesuai dengan mekanisme organisasi.
Namun, tanpa mengabaikan berbagai nilai positif yang terkait dengan calon perseorangan, munculnya kekhawatiran terhadap pengingkaran semangat independen kepala daerah adalah hal yang wajar.
Diasumsikan, jika mereka terpilih sebagai kepala daerah, tidak bisa konsisten untuk tampil sebagai “pemimpin independen”. Sebab, kepala daerah calon perseorangan yang berada dalam lingkaran kekuasaan tidak bisa lepas dari pengaruh anggota legislatif di wilayahnya.
Model relasi politik dalam kekuasaan paternalistik yang memosisikan kekuatan dominan adalah rujukan dalam menjalankan pemerintahan mengakibatkan kepala daerah independen tidak berkutik untuk melawan dominasi mayoritas di legislatif. Akibatnya, masyarakat yang merindukan seorang gubernur, bupati atau wali kota yang memiliki pendirian kuat dan bebas dari pengaruh partai politik tidak akan terwujud. Demokratisasi yang peduli terhadap pemerintahan dari dan untuk rakyat pun hanya menjadi angan-angan belaka.Sebab, dinamika kekuasaan pemerintahan lokal, tetap saja didominasi oleh para politisi yang cenderung mengabaikan kepentingan rakyat pada umumnya.
Esensinya, jangan terburu nafsu menilai bahwa calon independen lebih memiliki kredibilitas dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebab berpijak pada kalkulasi politik praktis, tidak ada perbedaan signifikan antara terpilihnya kepala daerah yang berasal dari calon perseorangan dan yang diusung partai politik.***
Penulis adalah dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara.

Demokrasi politik pasca reformasi kenegaraan yang mengunggulkan kebebasan,
seringkali justru memicu konflik antar kelompok, yang tidak lagi
menghiraukan eksistensi kebhinekaan sebagai basis kehidupan berbangsa di Indonesia.

Perbedaan kelompok, etnisitas, agama dan keyakinan dalam kerangka
perbedaan “kepercayaan” , mewarnai berbagai konflik yang terjadi pada
tahun 2011. Catatan akhir tahun Lembaga Studi Advokasi Masyarakat
(Elsam), terdapat 63 konflik terkait kebebasan berkeyakinan sepanjang
tahun 2011. Kondisi tersebut , amat memprihatinkan, mengingat nilai
kebhinekaan bangsa Indonesia sudah sangat dikenal luas.

Berbagai kalangan internasional membanggakan , bahwa Indonesia mampu
mengatasi kesulitan dalam menyikapi perbedaan, dan berhasil mewujudkan
Bhineka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kebhinekaan menjadi sebuah kekuatan karena sejak dulu telah ada
tradisi”care and share” yang tidak lain adalah semangat gotong royong,
yang tumbuh diantara rakyat yang berjiwa ramah di alam yang kaya raya
(Shinzo Abe, 2007). Oleh sebab itu, seharusnya bangsa Indonesia, terus
menjaga citra keanekaragaman yang sudah dikenal oleh masyarakat di
manca negara tersebut.

Nilai Sektarianisme

Dengan tidak mengabaikan aspek legal – formal dalam upaya menjalankan
hukum, menjaga keamanan nasional, dan melakukan pendekatan sosial yang
telah dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat,
alangkah baiknya jika segenap elemen masyarakat dalam memasuki tahun
2012, berusaha meminimalisir konflik melalui model komunikasi antar
budaya, diantara orang – orang yang berbeda keyakinan dasar (nilai),
sikap dan kepercayaan . Sebab perbedaan nilai, sikap maupun kepercayaan,
akan selalu tumbuh secara alamiah dalam lingkungan masyarakat majemuk,
dan tidak mungkin dicegah dengan cara yang mengunggulkan semangat
kekerasan komunal maupun tindakan sektarian.

Pendekatan komunikasi antar budaya harus menjadi pedoman para elite
untuk meredam konflik antar kelompok. Komunikasi diantara mereka yang
berbeda budaya tersebut merupakan upaya untuk menumbuhkan pemahaman
nilai dan makna bersama, yang menghasilkan rasa aman, saling menghargai
dan menghindari konflik. Titik tolak menumbuhkan makna bersama diawali
dengan, menghilangkan komunikasi yang terikat oleh kultur sektarianisme.
Kultur ini menganggap nilai komunitasnya, lebih unggul dibandingkan
keyakinan yang dianut oleh kelompok lain. Perwujudan sektarianisme
sejalan dengan etnosentrisme ekstrim, yang menafsirkan nilai kebenaran,
kejujuran, kesantunan bermasyarakat dan bernegara hanya dimiliki oleh
kelompoknya.

Jika sektarianisme dieksplorasi secara demonstratif, akan memicu semangat
sub-nasional yang berujung kepada konflik antar kelompok di lingkungan
masyarakat heterogin. Karena itu, yang harus dilakukan oleh para elite
adalah memperkecil pemikiran sektarian dengan menghindari sikap yang
tidak menghargai keyakinan dasar orang yang memiliki karakteristik
budaya dan keyakinan berbeda.

Pelembagaan sikap sektarian dan komunalisme yang tidak menghiraukan
nilai – nilai sosial budaya kelompok lain ini, diprediksikan akan
dilakukan oleh sejumlah entitas politik, demi memperoleh dukungan massa
menghadapi kondisi politik yang memanas di tahun 2012. Dikhawatirkan
tokoh masyarakat, pemuka pendapat dan sejumlah elite, tampaknya akan
semakin demonstratif mengelola “ketidakpercayaan” terhadap komunitas
lain, sebagai salah satu ketahanan sosial kelompoknya. Jika ini terjadi,
sudah barang tentu akan menyulut pertentangan dan semakin menjauhkan
upaya untuk hidup berdampingan secara damai.

Faktor lain yang harus diperhatikan adalah, tidak bersikap antipati
dengan kelompok yang berbeda, karena akan mendorong munculnya komunikasi
eksklusif yang rentan pertikaian bernuansa sektarian. Karena itu dalam
komunikasi dan interkasi di lingkungan masyarakat yang heterogin, harus
berpijak kepada perilaku yang saling menyesuaikan diri.

Penyesuaian perilaku di lingkungan masyarakat majemuk harus berjalan
dua arah sebagaimana dikemukakan oleh Edward T.Hall dan William F.
Whyte (2002), harus ada ruang – ruang negosiasi dalam setiap anggota
kelompok, untuk menghargai nilai – nilai kelompok lain yang memiliki
perbedaan. Jika penyesuaian diri berjalan tidak seimbang, akan
berbahaya, karena mendorong munculnya rasa superior dari komunitas yang
merasa unggul dalam jumlah maupun kualitas hidup.

Lebih celaka lagi, ketimpangan penyesuaian diri akan berdampak terhadap
pelembagaan stigma negatif, yang menempatkan kelompok lain lebih rendah,
tidak berarti dan marginal dibandingkan dengan kelompoknya. Dalam
perspektif komunikasi antar kelompok, pelembagaan stigma merupakan sikap
yang banyak mewarnai kehidupan masyarakat majemuk. Meski sebagai hal
yang umum, namun jika dikemas dengan aroma kebencian dan sinisme, bisa
menjadi biang keladi perpecahan masyarakat yang paling membahayakan.
Terlebih lagi, pada tahun – tahun mendatang, politik komunalisme akan
menguat sejalan dengan menghangatnya suhu politik menuju pemilihan umum
2014.

Secara empirik, berbagai konflik antar kelompok di Indonesia juga dipicu
oleh pelembagaan stigma negatif dalam nuansa ”stereotip” yang melekat
pada pihak – pihak yang bertikai. Mengekspresikan stereotip negatif
terhadap kelompok lain, berhubungan erat dengan munculnya kecurigaan,
kesangsian dan ketidakpercayaan terhadap pihak – pihak yang tidak
disukai dalam interaksi dan komunikasi di lingkungan masyarakat majemuk.

Berpijak kepada pemahaman terhadap model komunikasi antar kelompok, maka
sudah sepantasnya jika segenap elite dalam tubuh pemerintah dan
masyarakat pada umumnya, menerapkan pola interaksi antar kelompok yang
membangun pemahaman nilai dan makna bersama untuk meredam konflik dan
tindak kekerasan. Namun persolannya, dalam dinamika politik yang semakin
menghangat di tahun 2012, nilai – nilai perbedaan tampaknya justru
akan dilembagakan untuk memburu kekuasaan ataupun memperkuat
keunggulan posisi kelompok dalam persaingan politik yang tidak
menghiraukan lagi nilai kebhinekaan masyarakat Indonesia.

Penulis adalah Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara.
Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) Pusat.

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Sosial dan Politik

Universitas Gadjah Mada

Angkatan Tahun 1976

Abdul Goffar (Yogyakarta)
Achmad Radjasa (Surabaya – Jawa Timur)
Affan Sulaeman (Pandeglang – Banten)
Aidin Tentramin (Bima – Nusa Tenggara Barat )

TUBAN 1978

Amir Husin ( Palembang – Sumatera Selatan)
Anis Kadarwati (Yogyakarta)
Ara Ruhara (Bandung – Jawa Barat)
Aris Purnomo (Yogyakarta)
Ayub Srijanto (Kediri – Jawa Timur)
Bambang Purbono (Muntilan – Magelang Jawa Tengah)
Bambang Purnomo-Ipung (Yogyakarta)
Bambang Setyono (Jombang – Jawa Timur)
Biyanto (Kendal – Jawa Tengah)
Budi Hartono (Yogyakarta)
Eddy Baroto Suryo Prabowo (Solo – Jawa Tengah )
Eko Harry Susanto (Pekalongan – Jawa Tengah)
Esti Rumianingsih (Madiun – Jawa Timur)

Kecamatan Palang Kab.Tuban. Praktikum Penelitian 1978

Ichwanto (Blitar – Jawa Timur)

Hardjanti  (Pati – Jawa Tengah)

Indah Sulistiowati (Brebes – Jawa Tengah)
Maximus Manubelu (Denpasar – Bali)
Mey Sugijanto (Surabaya – Jawa Timur) (Alm)
Oberlin Silalahi (Sumatera Utara )
Rachman Hasugian (Sumatera Utara )
Rachmat S. Sagimun (Jakarta)
Rohadi Kuntjoro (Prambanan –  Yogyakarta)
Simon Sembiring Meliala (Sumatera Utara )
Sri Rahayu (Yogyakarta)
Sudwidjo Kusprijo Murdono (Yogyakarta)

Sumarni (Yogyakarta)
Teuku Hamzah (Aceh)
Tjukup Awik Dibjono (Yogyakarta)
Tri Mangarso Subagyo (Surabaya- Jawa Timur)
Yoseph Dibjo Nugroho (Yogyakarta) (Alm)
Zaenal AK (Palembang – Sumatera Selatan)

Pascasarjana Ilmu Komunikasi UI Angkatan 13 Tahun 1993

2005

Asiah Jana Saragih

Bachruddin Ali Achmad
Cut Meutia Sandra Dewi (Almh)
Endang Kironosasi
Eko Harry Susanto
Masayu Syarifah Haniem
Muharto Toha
Riris Loisa Silitonga
Retna Mahriani
Retno Kartini Djojo
Rochmiati
Yusuf Suhardi
Sukardi (Alm)
Zulhasril Nasir

Program Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Angkatan 1998

Andy Corry Wardhani
Eko Harry Susanto
Johar Permana
Elly Yuniati
Wawan Hernawan