Komunikasi Intelijen (Tulisan ke 73 di Surat Kabar)

Mengkaji Intelijen Kementerian

Eko Harry Susanto

logoSHP

Undang – Undang No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara menjadi salah satu payung hukum dalam menciptakan keamanan nasional. Berbagai ketentuan didalamnya mengamanatkan agar intelijen negara melakukan deteksi dini terhadap ancaman dalam spektrum yang membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun persoalannya, dalam konstelasi pemerintahan koalisi yang diwarnai dengan kekuasan partai politik di tubuh kementerian, maka UU N0.17/2011 berpotensi tidak berjalan maksimal dalam melakukan deteksi dini terhadap ancaman nasional.

Pasal 9, UU Intelijen Negara menyebutkan, bahwa penyelenggara intelijen negara terdiri atas Badan Intelijen Negara, Intelijen Tentara nasional Indonesia, Intelijen Kepolisian Negara RI, Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dan Intelijen Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian. Pada konteks ini, di setiap kementerian harus ada unit penyelenggara tugas intelijen negara yang berperan dalam mendukung terciptanya keamanan di semua sektor kehidupan masyarakat.

Keberadaan intelijen di kementerian menarik untuk dikaji dari perspektif komunikasi organisasi. Menurut Robbins (2005), jika suatu Kelompok Kerja diisi oleh sejumlah organ yang memiliki kesetaraan kedudukan dalam model komunikasi “semua saluran”, maka tidak akan menghasilkan komunikasi efektif dan efisien. Sebab, setiap anggota kelompok dengan “kekuasaannya”, merasa paling benar dalam mencari, menyalurkan ataupun menggunakan informasi.

Akibatnya, meskipun ada kepuasan berbagi komunikasi, tetapi akumulasi informasi yang berasal dari anggota kelompok, tidak memiliki akurasi untuk mendukung pencapaian tujuan, karena bersifat parsial dan tidak integratif. Padahal, Philip Davies (2003), menyatakan informasi merupakan komponen spesifik intelijen, yang menggambarkan analisis, kontra intelijen, tindakan rahasia dan kriteria standar integratif yang dapat dipakai dalam pengambilan keputusan.

Secara aplikatif, dikaitkan dengan UU Intelijen Negara, organ intelijen yang berada di kementerian, bisa memiliki pendapat maupun analisis tersendiri dan berbeda dalam menafsirkan ancaman nasional bagi NKRI. Jadi jauh dari asas objektivitas yang didasarkan pada fakta dan tidak dipengaruhi pertimbangan, dan kepentingan pribadi atau golongan.

Kalaupun UU IN sudah mengamanatkan bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan koordinator penyelenggaraan tugas intelijen, tetapi persoalannya kementerian dibawah kekuasaan parpol, dalam jerat politisasi birokrasi “merasa” memiliki kekuasaan sepadan dengan BIN selaku koordinator intelijen, sehingga bisa mengabaikan keterikatannya.

Politisasi Intelijen

Oleh sebab itu, demi menghindari kekhawatiran munculnya politisasi tugas intelijen di kabinet, maka unit intelijen negara sebaiknya tidak dibentuk sebagai institusi baru “tersendiri” langsung dibawah menteri, akan tetapi ditempatkan di unit kerja setingkat eselon satu. Misalnya, berada dalam struktur organisasi Inspektorat Jenderal kementerian, yang memiliki tugas pengawasan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara. Tentu saja Kementerian Keuangan yang sudah memiliki Direktorat Intelijen dan Penyidikan pada Ditjen Pajak, ataupun Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai Direktorat Intelijen Keimigrasian pada Ditjen Imigrasi tidak perlu membentuk unit intelijen baru seperti diamanatkan dalam UU No.17 /2011.

Tugas pengawasan dapat mendukung tujuan Intelijen Negara seperti yang ditandaskan dalam pasal 5 UU No.17/2011, yaitu untuk mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi maupun data intelijen untuk mengantisipasi berbagai ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara.

Namun menempatkan unit intelijen negara di Inspektorat Jenderal kementerian, tidak serta merta menghasilkan informasi berkualitas, sebagai pijakan untuk mengambil keputusan dalam menciptakan keamanan nasional. Potensi munculnya penafsiran berbeda terhadap hakikat ancaman nasional, tetap mengintai kinerja intelijen di tubuh kementerian negara. Sebab belenggu kalkulasi dukungan mayoritas massa untuk menjaga kredibilitas dan popularitas partai lebih dikedepankan, dibandingkan mengantisipasi munculnya ancaman nasional dalam skala makro.

Bahkan lebih mengkhawatirkan lagi, jika intelijen kementerian hanya mengunggulkan kerahasiaan dan kompartementasi , tetapi menafikan profesionalitas, netralitas dan objektivitas. Akibatnya, menteri beserta sub-ordinat kekuasaannya yang terikat oleh pengaruh parpol, bisa lebih leluasa memposisikan intelijen negara di Inspektorat Jenderal sebagai instrumen kekuasaan partai politik.

Jika kondisi ini terjadi, jelas ibarat mengulang masa lalu, ketika sejumlah entitas di Inspektorat Jenderal sebagai unit strategis untuk mendukung pemerintahan, dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan politik yang bersifat integralistik sesuai dengan kepentingan mempertahankan kekuasaan dan hegemoni politik.

Memang ada perbedaan, namun tidak substantif. Sebelum reformasi kenegaraan, kegiatan politik unit – unit pengawasan dibawah Inspektorat Jenderal “ Departemen” pada masa itu, dilakukan terselubung dalam pengorganisasian yang sistimatis. Sedangkan tantangan saat ini, jika intelijen negara berada di Inspektorat Jenderal kementerian yang dikuasai parpol maupun menteri “profesional” yang berada dibawah bayang- bayang parpol, bisa saja dimanfaatkan sebagai intrumen politik, dengan berlindung dibalik UU No.17/2011 yang melegalisasi keberadaan intelijen negara di kementerian.

Penulis adalah Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta.

About these ads
Explore posts in the same categories: Budaya, Komunikasi, Politik, Uncategorized

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: