DEMOKRASI KEBANGSAAN

Demokrasi Sebagai Kambing Hitam
Dr. Eko Harry Susanto

Upaya mencapai kesejahteraan dengan jalan demokratisasi memang bukan pekerjaan mudah bagi pemerintahan SBY-JK, namun tidak berarti harus membenarkan terhadap pernyataan sejumlah elite dalam kekuasaan negara yang gemar mengungkapkan, “apa artinya demokrasi yang mengunggulkan kebebasan jika tidak bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut biasanya dikaitkan pula dengan Singapura. Ini kurang relevan, mengingat kehidupan bernegara di Singapura bukan hanya diekspresikan secara eksplisit melalui sejumlah regulasi politik, tetapi lebih menyentuh pada aspek substantif.

Tanpa bermaksud menilai kehidupan politik di negara kota itu, ada baiknya mencermati Singapore Paper on Shared Values Tahun 1991 yang berisi panduan sederhana untuk menghormati kehidupan bernegara yang beretika. Nilai – nilai rasional yang terkandung di dalamnya mencakup, pertama, nation before community and society above self, yang menggaris bawahi, kepentingan negara dalam upaya memakmurkan rakyatnya berada diatas kepentingan pribadi.

Kedua, family as the the basic unit of society, keluarga sebagai kesatuan dasar masyarakat, oleh karena itu harus menjadi perhatian negara. Nilai rasional yang ketiga adalah community support and respect for the individual yang berprinsip bahwa perlu ada kesimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu.

Selanjutnya nilai yang keempat adalah concensus, not conflict, pendapat yang berbeda harus diakomodasikan dan dicarikan konsensus, bukan justru menciptakan konflik yang berkepanjangan. Sedangkan yang kelima, racial and religious harmony, harmonisasi terhadap keanekaragaman rasial dan agama yang dipeluk masyarakat.

Kelima nilai tersebut dijalankan dengan bersungguh – sungguh untuk mencapai kesetaraan dan keseimbangan dengan terminologi mencapai kesejahteraan sosial – ekonomi. Oleh sebab itu, elite politik dan pemerintah yang seringkali lebih mengunggulkan faktor ekonomi, seharusnya tidak membandingkan negeri Singa itu dari aspek kehidupan politik yang dipersepsikan secara general, melalui kebebasan bertindak, berbicara dan mengeluarkan pendapat.

Dengan sudut pandang kesejahteraan untuk semua rakyat, semestinya para pejabat Indonesia harus membandingkan masalah – masalah lain sebagai penunjang meningkatnya pertumbuhan ekonomi, misalnya, berdasarkan catatan Bank Dunia Tahun 2005, Singapura menetapkan peraturan untuk memulai bisnis, dengan mematok 7 (tujuh) prosedur yang membutuhkan waktu hanya 8 (delapan) hari dengan biaya 1,2 kali (%GNP/kapita). Bandingkan dengan Indonesia, dengan 12 prosedur dengan jangka waktu 151 hari dan 130, 7 (% GNP/Kapita). Konklusinya biaya untuk memulai bisnis di Indonesia birokratis, membutuhkan waktu jauh lebih lama dan biaya yang sangat tinggi, dibandingkan dengan Singapura.

Oleh sebab itu, mengabaikan demokratisasi politik dengan dalih mencontoh Singapura, tidak bisa dibenarkan. Yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah kerja keras membenahi birokrasi pemerintahan, bukan dengan jalan pintas memimpikan kembalinya gaya pemerintahan yang mengingkari dinamika politik masyarakat dengan mematikan gerakan – gerakan ke arah demokratisasi bernegara. Memang di saat kesulitan ekonomi yang belum sepenuhnya teratasi dengan baik, model pemerintahan otoritarian paternalistik yang pernah bertahan sepanjang pemerintahan Orde Baru, sering dijadikan rujukan oleh sejumlah pihak, untuk mengatasi berbagai persoalan yang melilit bangsa Indonesia.

Padahal dalam era reformasi, seharusnya elite politik dan pemerintahan tidak lagi membanggakan otoritarianisme, sebab selain terbukti gagal menciptakan masyarakat yang berkesejahteraan, hampir tidak ada kajian teoritis maupun faktual yang menyatakan bahwa kemakmuran berkelanjutan bisa dicapai dengan jalan tangan besi. Dalam kajian historis, di sejumlah negara dengan penguasa tiran pada walnya mampu memberikan kemakmuran bagi rakyatnya, namun sejalan dengan meningkatnya kesadaran bernegara, masyarakatpun menjadi jenuh dan menuntut kebebasan politik untuk melengkapi kehidupan bernegara yang sejahtera dan demokratis.

Oleh sebab itu, terlalu berlebihan jika mengkambinghitamkan demokrasi sebagai biang kekacauan dan semakin terpuruknya kehidupan masyarakat. Sebab demokrasi bukan sebatas hiruk pikuk kebebasan untuk mengekspresikan kehendak, tetapi demokrasi adalah faktor penting dalam mencapai kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri, bahwa demokrasi dalam retorika propaganda yang ditafsirkan secara integralistik dengan bumbu harmonisasi, serasi, selaras dan seimbang, adalah alat yang paling potensial dalam masyarakat majemuk, untuk mendiferensiasi kesempatan dan kesetaraan dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

Dr. Eko Harry Susanto
Pemerhati masalah komunikasi dan politik. Fasilitator Komunikasi Publik.

Explore posts in the same categories: Ekonomi, Komunikasi, Politik

Tags:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: